Karhutla Jambi berulang – Apa andil perusahaan dalam kebakaran di lahan gambut?

Luas kebakaran hutan dan lahan di Jambi, yang telah mencapai ribuan hektare, tidak dapat dipisahkan dari praktik eksploitasi sumber daya alam berskala besar selama puluhan tahun, khususnya pada kawasan gambut, menurut Walhi Jambi.

Berdasarkan data yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jambi, luas karhutla di Provinsi Jambi dari tanggal 1 Januari hingga 14 September 2026 sudah mencapai 2.998 hektare.

Namun, berdasarkan observasi dan analisis dengan menggunakan citra satelit Sentinel, data karhutla versi Walhi Jambi menyebut luas karhutla di provinsi tersebut mencapai empat kali lebih luas dari data resmi pemerintah.

Organisasi sipil ini mencatat, dari 1 Januari hingga 18 September 2026, luas karhutla di Jambi mencapai 12.317 hektare.

Di antara lahan belasan ribu hektare ini, 5.488 hektare masuk ke 11 kawasan konsesi perusahaan.

Mengubah kawasan gambut menjadi perkebunan

Walhi Jambi menilai bahwa kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi tidak dapat dilepaskan dari praktik eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung selama puluhan tahun, khususnya pada kawasan gambut.

Industri ekstraktif dan perkebunan skala besar telah mengubah bentang alam gambut melalui pembukaan hutan, pembangunan kanal drainase, dan pengeringan lahan untuk kepentingan produksi.

Akibatnya, gambut kehilangan fungsi alaminya sebagai penyimpan air dan karbon, menjadi mudah terbakar saat musim kemarau, serta melepaskan emisi gas rumah kaca dalam jumlah besar ketika terbakar.

"Kalau kita melihat tren kebakaran di Jambi itu bermula dari 1990-an akhir yang bersamaan dengan masifnya penerbitan izin perusahaan," kata Direktur Walhi Jambi, Oscar Anugrah.

Salah satu contoh kasus yang disorot adalah PT WKS. Menurut sejumlah organisasi masyarakat sipil, wilayah PT WKS beberapa kali mengalami kebakaran saat musim kering, setidaknya sejak tahun 2015.

Komunitas Konservasi Indonesia Warsi mencatat kebakaran di konsesi PT WKS mencapai 3.423 hektare pada 2019. Sedangkan tahun ini, Walhi Jambi menemukan luas area PT WKS yang terbakar mencapai 40 hektare.

PT WKS diduga mengeringkan lahan gambut melalui kanalisasi. Tinggi muka air tanah mengalami penurunan hingga nyaris satu meter. Tata kelola ini dituding tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 terkait pelindungan dan pengelolaan gambut.

Lewat kanalisasi pula, perusahaan memonopoli sumber daya air dengan membangun sekat kanal saat musim kemarau. Kanal-kanal disekat untuk mengatur volume air sekaligus mengamankan pasokan air demi memadamkan api yang membakar konsesi mereka. Imbasnya, lahan di luar area perusahaan atau lahan masyarakat semakin kering.

"Gambut itu terbakar juga karena dikeringkan. Ada juga monopoli air di area itu, Ada beberapa lokasi yang berulang sehingga kami menyimpulkan kelalaian dalam pengelolaan wilayah. Ada kelalaian mitigasi kebakaran," kata Direktur Walhi Jambi, Oscar Anugrah.

Tuduhan-tuduhan itu dibantah PT WKS.

Dampak pengeringan lahan gambut

Syaiman (40), warga Desa Pematang Rahim, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mengatakan dampak kanalisasi oleh PT WKS telah dirasakan masyarakat setempat setiap musim kemarau. Dampak pengeringan lahan yang masif membuat kawasan masyarakat menjadi sangat rentan dilalap api.

Pada awal Agustus lalu, kebakaran lahan kembali melanda lahan warga seluas kurang lebih enam hektare. Menurut Syaiman, selain karena tindakan manusia, kondisi gambut yang mengering juga menjadi pemicu cepatnya api membesar dan tidak terkendali.

Syaiman menjelaskan saat musim kemarau tiba, kanal ditutup rapat untuk menjaga ketersediaan air dan agar lahan perusahaan tidak terlalu kering. Sebaliknya, saat musim hujan, sekat kanal dibuka agar area konsesi perusahaan tidak tergenang, yang dampaknya justru memicu banjir di permukiman dan kebun warga.

"Kalau musim banjir, debit air terlalu tinggi, warga gampang kebanjiran. Tapi kalau musim kemarau, air terlalu sedikit. Rata-rata begitu, soalnya perusahaan itu tak mungkin mau banjir, jadi sekat kanal dibukanya kalau musim hujan. Tapi, kalau musim kering, itu disekat kanalnya. Banyak sekatnya," kata Syaiman.

Manajer Komunikasi KKI Warsi, Rudi Syaf, mengatakan risiko kebakaran semakin besar pada kawasan gambut di Jambi. Pengeringan gambut menyebabkan kandungan air di dalam tanah menurun sehingga material organik menjadi lebih mudah terbakar.

"Ketika terbakar, api pada gambut dapat menjalar di bawah permukaan dan sulit terlihat, sehingga penanganannya membutuhkan upaya lebih besar dibandingkan kebakaran pada permukaan tanah mineral," katanya, Jumat (11/09).

Tanggapan PT WKS

Kepala Humas PT WKS, Taufik Qurochman, mengakui beberapa titik wilayah konsesi PT WKS mengalami kebakaran belakangan ini.

Di Distrik 7, Tanjung Jabung Timur, sebagian kecil area perusahaan hangus imbas disambar karhutla yang terjadi di Hutan Lindung Gambut (HLG) Leondrang. Beberapa titik wilayah Distrik 8 juga mengalami kebakaran, tetapi disebutnya belum mencapai 40 hektare.

Taufik menyampaikan beberapa titik konsesi yang terbakar telah diduduki masyarakat hingga ditanami sawit.

"Lahan sawit jadi perkebunan masyarakat ada. Tetapi luasnya tidak signifikan. Paling 0,1 hektare dan 0,2 hektare. Tapi tidak satu hamparan, begitu. Begitu terdeteksi, langsung kita padamkan. Kalau kita lihat tidak sampai 40 hektare. Tetapi masih direkap," katanya.

Dia menyebut pihak perusahaan tidak pernah melibatkan masyarakat untuk pembukaan lahan dengan cara dibakar.

"Kalau menggunakan cara-cara seperti itu. Kita menggunakan PLTB (pembukaan lahan tanpa bakar) mekanis menggunakan alat berat. Kalau dibakar, resikonya tinggi. Risiko reputasinya juga tinggi," katanya.

Terkait karhutla yang terjadi di PT WKS dari tahun ke tahun, Taufik mengatakan kebakaran terjadi di titik wilayah yang berbeda-beda. Wilayah yang kebakaran ini cenderung sudah diokupasi oleh masyarakat.

"Kalau dari pengamatan kita, tidak ada yang berulang. Titik-titiknya beda-beda, itu rata-rata di existing-nya sudah ada masyarakat," katanya.

Taufik juga membantah pihak perusahaan melakukan pengeringan gambut dan monopoli air. Menurutnya, PT WKS melakukan manajemen air untuk membasahi lahan sekaligus mitigasi karhutla.

Dalam mitigasi karhutla, PT WKS melibatkan berbagai pihak, mulai dari Masyarakat Peduli Api (MPA), satgas, dan lainnya.

"Kita menggunakan metode manajemen, bukan pengeringan. Fungsinya tergantung perspektifnya. Kalau itu disebut-sebut pengeringan, itu salah. Justru mempertahankan air untuk membasahi lahan," katanya.

Penduduk merasakan dampak karhutla

Ketika kebakaran hutan dan lahan meluas, kesehatan masyarakat terdampak akibat kualitas udara memburuk.

Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat terdapat 3.437 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada 24 Agustus hingga 3 September 2026. Kasus ini melonjak sejak kabut asap melanda kota tersebut.

Syaiman menceritakan kepulan asap karhutla kerap mengepung permukiman, terutama pada malam hari. Kondisi udara yang memburuk memicu timbulnya infeksi saluran pernapasan serta gejala sakit pada kelompok rentan, termasuk anak-anak.

"Anak saya dua-duanya sempat sakit batuk, pilek, dan demam. Yang paling kecil masih umur 3 tahun, dan yang satunya kelas 5 SD (10 tahun)," kata Syaiman.

Dampak karhutla turut dirasakan Elviza Diana (40), warga Kota Jambi. Krisis udara bersih membuat dia mengalami batuk kering.

"Awalnya cuma bersin-bersin. Tapi karena harus ke pasar dan beraktivitas di luar naik motor, kondisinya makin parah. Sudah dua minggu batuk kering dan tenggorokan gatal banget," ujarnya.

Bagi Elviza dan warga Jambi lainnya, karhutla telah berubah menjadi ritual tahunan yang menakutkan.

"Sebagai warga Kota Jambi, kami melihat bencana karhutla ini seperti kejadian tahunan. Saya tidak mengerti apakah pemerintah memang tidak bisa mengantisipasi ini agar warga tidak terus-menerus terpapar asap. Dari tahun ke tahun, nasib kami sebagai warga ya tetap seperti ini," katanya.