Presiden Prabowo reshuffle kabinet ketujuh kalinya, tapi kenapa dianggap 'belum efektif dan efisien'?

Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran Kabinet Merah Putih. Tapi, reshuffle ketujuh ini disebut belum memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan agar lebih efektif dan efisien, kata pakar komunikasi politik Lely Arrianie.

Beberapa hal yang dikritisinya adalah Prabowo masih mempertahankan orang dekatnya di Partai Gerindra, yakni Sugiono, meskipun telah dikritik sejumlah kalangan lantaran dianggap tidak kapabel.

Selain itu, Prabowo juga terus menambah "gemuk" kabinetnya dengan melantik posisi wakil menteri.

Yang tak ketinggalan masuknya Listyo Sigit Prabowo—mantan Kapolri sekaligus disebut memiliki kedekatan dengan Jokowi—dalam lingkaran Istana.

"Tentu Pak Prabowo tidak mau langsung melepaskan semua yang ada kaitannya dengan Pak Jokowi, apalagi relasinya dengan Pak Prabowo juga baik," ujar Lely Arrianie.

Terlepas dari itu, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden yang sepenuhnya diatur dan dijamin oleh konstitusi.

Tujuan dari perombakan kabinet adalah evaluasi kinerja yang dinilai kurang efektif atau tidak mencapai target, ada juga terkait kebutuhan politik, dan efisiensi pemerintahan.

Siapa saja yang direshuffle?

Dalam reshuffle yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (01/10), Presiden Prabowo melakukan beberapa perombakan.

Sejumlah posisi strategis mengalami pergantian, mulai dari jabatan menteri, wakil menteri, hingga adanya pejabat baru.

Berikut daftar pejabat baru yang dilantik:

Setelah mengumumkan nama-nama pejabat baru tersebut, mereka kemudian diambil sumpah atau janjinya.

"Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah, janji, menurut agama masing-masing? Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah," ucap Presiden Prabowo.

"Ikuti dan ulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan, dengan seluruh-seluruhnya, demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara..."

"Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab."

Sudah berapa kali Prabowo merombak kabinetnya?

Selama masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo tercatat sudah enam kali merombak Kabinet Merah Putih.

Reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden yang sepenuhnya diatur dan dijamin oleh konstitusi.

Tujuan dari perombakan kabinet adalah evaluasi kinerja yang dinilai kurang efektif atau tidak mencapai target, ada juga terkait kebutuhan politik, dan efisiensi pemerintahan.

Sejak era reformasi, Presiden Prabowo tercatat yang paling sering merombak kabinetnya dalam dua tahun pertama masa pemerintahan.

Reshuffle pertama, 19 Februari 2025, Prabowo mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung (ITB).

Reshuffle kedua, 8 September 2025, Prabowo mengganti posisi Menteri Keuangan, Menko Polhukam, serta beberapa posisi Menteri dan kepala badan lain.

Reshuffle ketiga, 17 September 2025, Prabowo mengganti Menko Polkam Djamari Chaniago, Menpora Erick Thohir, dan penyesuaian posisi lainnya.

Reshuffle keempat, 8 Oktober 2025, Prabowo merombak pada tingkat wakil Menteri dan pembentukan Komite Papua.

Reshuffle kelima, 27 April 2026, Prabowo merombak posisi Menteri Lingkungan Hidup, Wamenko Pangan, Kepala Staf Kepresidenan, dan beberapa kepala badan.

Reshuffle keenam, 14 September 2026, Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Mengapa perombakan kabinet belum memuaskan?

Guru Besar Komunikasi Politik LSPR, Lely Arrianie, mengatakan reshuffle ketujuh Prabowo ini belum memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan agar Kabinet Merah Putih "lebih efektif dan efisien".

Efektif artinya, orang-orang yang dipilih sebagai menteri adalah mereka yang memang memiliki latarbelakang profesional, bukan semata "orang titipan" partai.

Hal itu, menurut dia, penting karena mereka tentunya dianggap lebih kompeten dan bisa bekerja lebih maksimal tanpa harus mengalami gonta-ganti pimpinan.

Hanya saja, dalam pelantikan hari ini, Presiden Prabowo masih saja mempertahankan pejabat yang dianggap tidak cakap.

"Seperti yang kita tahu, ada pejabat yang menurut masyarakat tidak lagi layak dan kompeten, tapi hanya digeser saja ke tempat lain," ujar Lely Arriane kepada BBC News Indonesia, Kamis (01/10).

"Kita masih ingat waktu Dino Patti Djalal mengkritik [menlu] karena dubes-dubes itu seperti ayam kehilangan induk, jarang koordinasi dan lain sebagainya."

"Tapi beliau orang dekat Pak Prabowo, makanya dia hanya diganti posisinya sebagai Menko PMK, yang sebenarnya beban kerjanya cuma mengkoordinasikan, yang kerja di lapangan ya menteri."

Sementara efisien artinya, jajaran kabinet bisa dirancang lebih ramping sehingga anggaran negara untuk membayar gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan lebih hemat.

Namun, dalam pelantikan hari ini, Prabowo mengangkat sejumlah nama pejabat untuk posisi wakil menteri dan kepala badan, yang semestinya tidak perlu, kata Lely.

Untuk diketahui, pada 2024, LSM Center of Economic and Law Studies (Celios) menaksir kabinet "gemuk" Prabowo bisa menghabiskan dana sekitar Rp777 miliar per tahun.

Dalam laporannya, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp150 juta per bulan. Sedangkan, gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp100 juta per bulan.

Celios mengasumsikan anggaran operasional per orang di kabinet Rp500 juta per bulannya, maka, dalam lima tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp1,95 triliun.

"Inilah konsekuensi kabinet gemuk ya, banyak anggaran terkuras untuk jabatan wakil menteri, staf khusus, penasihat, dan seterusnya. Dulu, enggak ada wamen semuanya bisa selesai kan."

"Tapi, akomodasi politik itu yang membuat Pak Prabowo harus berpikir, bagaimana menempatkan orang-orang yang berjasa dalam pemenangannya. Akhirnya dicari-cari lah apa yang cocok [untuk mereka]."

Terlepas dari itu, perombakan kabinet tersebut masih diwarnai dinamika politik dengan dipilihnya mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

Lely menduga, masuknya Listyo dalam lingkaran Istana, demi menjaga hubungan baiknya dengan Jokowi. Selain itu, relasi Listyo dengan Presiden terbilang cukup bagus.

"Kalau seandainya tidak bagus, Pak Prabowo juga enggak segan-segan melepaskan kan? Ditambah Listyo punya relasi dengan NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh agama, mungkin itu yang dibutuhkan Pak Prabowo," ucapnya.

Bagaimanapun, reshuffle kabinet memang merupakan hak prerogatif Presiden yang sepenuhnya diatur dan dijamin oleh konstitusi.

Tapi, yang perlu diperhatikan, katanya, bongkar-pasang pejabat yang terlalu cepat tidak efektif jika ingin pemerintahannya bekerja cepat.

"Tentunya masyarakat inginnya sejak awal mereka bekerja lima tahun. Dia kerjanya bagus dan bisa memperlihatkan prestasi di mata publik. Namun, politik tidak sesederhana itu karena dibangun di atas relasi patron-klien."

Pengamat politik dari CSIS, Nicky Fahrizal, sependapat.

Ia menilai perombakan kabinet semestinya disertai dengan peningkatan performa kerja. Bahkan, harus mampu mengakselerasi ketertinggalan selama dua tahun ini.

"Dua tahun ini hanya kehebohan, komunikasi politik yang buruk, dan kebijakan yang serampangan," cetusnya kepada BBC News Indonesia, Kamis (01/10).

"Kalau digeser lagi, masukin nama-nama baru, harusnya mengubah itu semua."

Pengamatannya, sejak era Presiden Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, pergantian kabinet selalu dilakukan setelah lima tahun masa pemerintahan.

Pergantian yang terlalu cepat, menurutnya, Prabowo berusaha mencari "keseimbangan politik alih-alih meningkatkan performa kabinet".

"Contoh Listyo Sigit diangkat jadi Kepala KSP. Ini kan artinya tetap menjaga relasi baik dengan Pak Jokowi, sebab Listyo orang dekatnya Jokowi. Artinya dalam keseimbangan politik relasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, tetap dia jaga."

"Dan KSP ini menjadi jabatan politis banget sekarang, gampang sekali ganti orang di KSP, kayak persinggahan aja."

Artikel ini akan terus diperbarui.