Yang terekam dari 95 hari kunjungan Prabowo ke luar negeri: Wujud nyata investasi, citra pemimpin kuat, dan kritik efisiensi anggaran

Selama setahun lebih memerintah, Presiden Prabowo Subianto menghabiskan nyaris 100 hari untuk melakukan kunjungan ke luar negeri. Dengan durasi itu, puluhan negara dia sambangi. Pakar hubungan internasional menyebut diplomasi global merupakan panggung untuk menunjukkan diri bahwa dia pemimpin kuat. Namun, manuver itu tak luput dari kritik.

Prabowo, saat memimpin sidang kabinet di Istana Merdeka, Rabu (08/04) kemarin, menampik kritik yang bilang kalau berbagai kunjungannya ke luar negeri tidak menghasilkan apa-apa. Prabowo menegaskan tujuannya pergi ke luar negeri ialah dalam rangka kepentingan bangsa.

Serangan Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran, yang kemudian berubah menjadi perang, membikin pasokan minyak global terhambat akibat penutupan jalur Selat Hormuz, yang notabene tergolong strategis.

Prabowo mengungkapkan dengan agenda ke luar negeri, dia hendak memastikan kebutuhan minyak Indonesia tidak terganggu.

"Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri. Senang jalan-jalan ke luar negeri. Saudara-saudara, untuk amankan minyak, gue harus ke mana-mana," ucapnya.

Berdasarkan penelusuran sekaligus verifikasi silang BBC News Indonesia terhadap sejumlah sumber, mulai dari pemberitaan media, portal resmi pemerintah, hingga media sosial, Prabowo sudah menempuh 49 kali kunjungan luar negeri.

Kunjungan tersebut pertama kali dilakukan pada November 2024, dan yang paling baru adalah April 2026.

Dari 49 kali kunjungan ini, terdapat 28 negara yang menjadi tujuan Prabowo. Beberapa negara bahkan didatangi lebih dari sekali.

Dosen hubungan internasional dari Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menilai peran Prabowo dalam diplomasi Indonesia amat menonjol. Menurutnya, hal itu tak lepas dari latar belakangnya sebagai mantan tentara yang mengklaim tahu tentang situasi global—yang berangkat dari doktrin pertahanan.

Tapi, Radityo meneruskan, di era Prabowo pula prinsip politik luar negeri Indonesia yang "bebas aktif" seperti tidak memiliki titik pijak yang kokoh.

"Jadi, yang dipertanyakan sebenarnya bebas aktif di zaman Pak Prabowo itu adalah, satu, bebasnya di mana?" tanya Radityo.

"Dan aktifnya ngapain?" dia menambahkan.

Argumen Radityo didasari pada keputusan Indonesia untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Sejak bergabung ke organisasi itu, "Indonesia tidak bisa vokal mengkritik posisi Amerika Serikat," Radityo menekankan.

Pun dalam upaya mendamaikan Amerika Serikat, Israel, serta Iran, kontribusi signifikan malah disumbang Pakistan, bukan Indonesia "yang di awal mengatakan ingin aktif sebagai juru runding," imbuh Radityo.

Sedangkan dosen hubungan internasional dari Universitas Bina Nusantara (Binus), Tia Mariatul Kibtiah, berpandangan karakter diplomasi Indonesia saat ini bertumpu pada hubungan dua negara (bilateralism). Sayangnya, jelas Tia, hasil dari relasi bilateral Indonesia tidak selalu menguntungkan.

Tia memberi contoh dengan kesepakatan dagang antara Indonesia serta Amerika Serikat yang dianggapnya membuka akses "ke semua sumber daya kita."

"Jadi, ini perlu di-review kembali, saya pikir, bahwa apakah bilateralism itu cukup efektif untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi atau income terhadap APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita atau tidak," paparnya.

"Lalu, harus di-review juga cara diplomasi pemerintah, bagaimana berdiplomasi dengan negara lain."

Satu bulan sekali ke luar negeri

Tidak sampai satu bulan usai diangkat sebagai presiden, Prabowo, pada awal November 2024, melakukan kunjungan ke enam negara dalam kurun waktu kurang lebih 15 hari berturut. Ini merupakan periode lawatan tersibuknya sepanjang menjabat.

Prabowo tercatat mengunjungi China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil, Britania Raya, serta Uni Emirat Arab (UEA).

Agenda kunjungan ini mencakup pertemuan dengan sejumlah petinggi negara: Xi Jinping (Presiden China), Joe Biden (pendahulu Trump), Keir Starmer (Perdana Menteri Inggris), hingga Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (Presiden UEA).

Selain itu, Prabowo turut menghadiri acara multilateral (banyak negara) seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC (kerja sama ekonomi Asia-Pasifik) dan G20 (forum 19 negara beserta Uni Eropa).

Kunjungan luar negeri pada 2024 ditutup dengan rangkaian kegiatan di Mesir selama nyaris sepekan guna mengikuti KTT ke-11 Developing Eight (D-8) serta perjamuan bersama Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi.

Memasuki 2025, agenda luar negeri Prabowo tampak amat padat.

Dari 12 bulan yang tersedia, Prabowo cuma absen ke luar negeri pada Februari dan Maret. Sisanya, dalam 10 bulan, Prabowo rajin berangkat ke luar negeri.

Momen agenda luar negeri Prabowo pada 2025 ditandai oleh bermacam pertemuan, dengan aktor yang berbeda-beda.

Akhir Januari 2025, ambil contoh, Prabowo menghadiri perayaan ulang tahun kemerdekaan India. Di sana, Prabowo bersua Perdana Menteri India, Narendra Modi. Berselang sebentar dari India, Prabowo melawat ke Turki, April 2025. Kehadiran Prabowo disambut Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan.

Sebulan berikutnya, di Malaysia, Prabowo turut serta dalam KTT ASEAN ke-46. Nuansa serupa bisa dijumpai tatkala Prabowo datang ke KTT BRICS—berisikan lima negara besar yang berkembang serta sebagian yang berada di kawasan 'Global South'—di Rio de Janeiro, Brasil, Juli 2025.

Tahun 2025 disebut cukup istimewa bagi pemerintah Indonesia lantaran memperoleh kesempatan untuk berpidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, AS. Prabowo sendiri kemudian yang mengambil podium.

Kesibukan Prabowo, terutama berkaitan dengan kunjungan luar negeri, masih berlanjut pada 2026. Sejak Januari sampai April, Prabowo mengikuti agenda politik luar negeri, salah satunya yaitu mendatangi rapat perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang diorganisir Trump.

Misi Dewan Perdamaian yakni mendukung stabilisasi serta rekonstruksi Gaza, Palestina, pascaserangan Israel.

Kalau ditotal, dalam rentang November 2024 hingga April 2026, Prabowo telah melangsungkan dinas luar negeri sebanyak 49 kali. Jumlah negara yang dituju ialah 28. Sebagian negara disambangi Prabowo secara berulang—lebih dari satu kesempatan.

Malaysia, sejauh ini, menjadi negara yang paling sering dikunjungi dengan 5 kali. Di bawah Malaysia, bercokol Uni Emirat Arab yang sudah 4 kali disambangi Prabowo. Disusul setelahnya Amerika Serikat, Britania Raya, dan Mesir—masing-masing 3 kunjungan. Lalu China, Rusia, Prancis, Korea Selatan, Jepang, serta Yordania sama-sama didatangi Prabowo sebanyak 2 kali.

Seluruh agenda luar negeri Prabowo, secara akumulatif, menghabiskan waktu sekitar 95 hari, termasuk masa tempuh perjalanan udara.

Sifat kunjungan luar negeri Prabowo terbagi atas dua kategori: antarnegara (bilateral) dan banyak negara (multilateral). Pertemuan dua negara mendominasi tipe kunjungan luar negeri Prabowo. Untuk multilateral, seperti konferensi, intensitasnya tak sampai 10 kali.

Berdasarkan aturan yang diteken Menteri Keuangan pada 2020, keseluruhan biaya kunjungan luar negeri ditanggung seutuhnya oleh APBN. Meski demikian, kami tak dapat menemukan berapa biaya yang mesti dikeluarkan pemerintah untuk setiap satu keberangkatan.

Citra pemimpin besar

Mengapa peran Prabowo dalam agenda luar negeri begitu menonjol?

Dosen hubungan internasional di Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menilai hal tersebut berkorelasi dengan latar belakangnya sebagai (mantan) tentara. Berangkat dari kacamata pertahanan, Prabowo bercita-cita membawa Indonesia ke posisi yang "dihormati" di tataran global.

Upaya itu, perlahan, Prabowo realisasikan semenjak dia terpilih menjadi presiden, menurut Radityo.

Dari urusan pemilihan menteri luar negeri, misalnya, Prabowo mendapuk mantan asisten pribadi yang juga kerap dianggap 'anak ideologis,' Sugiono, untuk duduk di kursi tersebut.

Persinggungan Sugiono dengan isu kebijakan maupun politik luar negeri hanya tersaji ketika dia mengemban posisi Wakil Ketua Komisi I DPR RI (2019-2024), yang mengampu bidang pertahanan, keamanan, sampai luar negeri.

Selebihnya, Sugiono besar dan tumbuh di dunia militer. Dia merupakan alumni Taruna Nusantara yang lantas melanjutkan langkahnya ke pendidikan calon perwira TNI. Pada 2002, Sugiono lulus dengan pangkat Letnan Dua.

Pos Menteri Luar Negeri didampingi oleh tiga orang wakil. Dari ketiganya, dua—Arrmanatha Christiawan Nasir dan Arif Havas Oegroseno—merupakan diplomat karier. Satu yang tersisa, Anis Matta, ialah Ketua Umum Partai Gelora.

Komposisi Kementerian Luar Negeri saat ini, mengutip Radityo, memperlihatkan Prabowo tidak mau "ada menteri yang punya suara sendiri."

"Menteri itu hanya menjalankan apa yang diinginkan oleh presiden, dan itu terlihat jelas dalam konteks luar negeri," tegasnya kepada BBC News Indonesia, Rabu (8/4).

"Karena, sebenarnya, kalau dia ingin Kementerian Luar Negeri yang kuat, dia bisa memilih banyak opsi menteri yang lain."

Situasi tersebut, Radityo melanjutkan, menandakan betapa cara Prabowo memandang politik luar negeri "sangat khas." Bahasa Radityo adalah "individualisme."

Penjelasannya, sambung Radityo, Prabowo menghendaki dirinya "terlibat langsung" untuk setiap urusan luar negeri Indonesia. Sayangnya, yang dibawa bukan kepentingan Indonesia melainkan kepentingan personal Prabowo.

Apa manifestasi dari kepentingan personal itu?

Radityo menjawab: kepentingan untuk hadir bersama pemimpin-pemimpin dunia yang lain.

Pemandangan ini muncul kala September 2025. Waktu itu, Indonesia diundang berkunjung ke China dalam rangka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Shanghai Cooperation Organisation (SCO) ke-25. Prabowo mengutus Sugiono—selaku Menteri Luar Negeri—untuk menggantikannya.

SCO, atau Pakta Shanghai, ialah perkumpulan China dengan negara-negara kawasan terdekatnya—terutama di sisi barat—seperti Rusia, Kazakhstan, Kyrgyztan, Tajikistan, serta Uzbekistan. Para analis politik internasional sering menempatkan SCO menjadi tandingan NATO, organisasi keamanan regional negara-negara di utara Atlantik.

Keterangan Sugiono menyatakan Prabowo absen lantaran tengah memantau situasi dalam negeri yang digulung demonstrasi menolak kenaikan tunjangan anggota DPR—lalu meluas setelah tewasnya pengemudi online, Affan Kurniawan, akibat dilindas mobil Brimob.

Namun, beberapa hari setelahnya, Prabowo terpantau turut serta dalam upacara militer di Beijing, China, memperingati 80 tahun kemenangan negara itu atas agresi Jepang.

"Itu menandakan satu hal yang menarik. Karena dari segi substansi, KTT SCO itu lebih prioritas," ujar Radityo.

"Pak Prabowo, sebaliknya, malah memutuskan untuk datang di parade [militer]. Menurut saya, itu menunjukkan bahwa dia memang ingin tampil langsung."

Di sana, selain Prabowo, yang kehadirannya disebut mengejutkan oleh media internasional sebab pada momen bersamaan demonstrasi pecah di Indonesia, terdapat Xi Jinping (Presiden China), Vladimir Putin (Presiden Rusia), Kim Jong Un (Presiden Korea Utara), Shehbaz Sharif (Perdana Menteri Pakistan), hingga Alexander Lukashenko (Presiden Belarusia).

Pemimpin-pemimpin negara yang datang di acara parade tersebut, Radityo menuturkan, merepresentasikan karakter strongman—laki-laki, berego tinggi, dan rata-rata otoritarian. Dengan memunculkan diri secara langsung, Prabowo seolah mengirim sinyal dia merupakan "pemimpin yang besar," imbuh Radityo.

"Jadi, itu semacam club-nya beliau," tandas Radityo.

Tak cuma di China, Radityo menggaris bawahi, gambaran serupa dapat dijumpai tatkala Prabowo menghadiri langsung pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 22 Januari 2026, terlepas suara penolakan yang menggema di dalam negeri.

Dewan Perdamaian didirikan guna "membangun kembali" Gaza yang luluh lantak imbas serangan Israel. Lahirnya forum ini diiringi kontroversi. Pasalnya, kedaulatan atas Gaza hanya berpindah tangan—tidak sepenuhnya diserahkan kepada Palestina.

Prabowo, di luar Trump, berdiri satu baris dengan Viktor Orban (Presiden Hungaria) serta Javier Milei (Presiden Argentina).

Sekitar sebulan dari penandatanganan Dewan Perdamaian, Prabowo tiba di rapat perdana forum tersebut di ibu kota AS, Washington. Dalam sambutannya, Trump menyentil nama Prabowo.

"Lelaki yang sangat saya suka, benar-benar tangguh, saya tidak mau melawannya, Presiden Prabowo Subianto dari Indonesia," terang Trump.

'Seribu kawan terlalu sedikit'

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia, terlebih di era pemerintahannya, tetap menganut prinsip bebas aktif. Alasannya, berkunjung ke berbagai negara selama menjabat didorong keyakinan "seribu kawan terlalu sedikit."

Diplomasi luar Indonesia yang bertumpu dengan relasi ke banyak negara, Prabowo percaya, dapat memberikan keuntungan bagi kepentingan rakyat.

Sewaktu berbicara di World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, pada Januari 2026, Prabowo menyampaikan integrasi ke tatanan global akan menghapus batasan-batasan yang menghambat produktivitas maupun pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, sebuah negara—kelak—mampu menyediakan kebutuhan hidup yang berkualitas kepada rakyatnya sehingga kesejahteraan bukan lagi angan-angan.

Tapi, Prabowo turut menambahkan kalau hubungan di level internasional harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan di dalam negeri.

"Ini membutuhkan usaha untuk menciptakan pengelolaan negara yang bersih dari korupsi, dan kita harus menjalankan administrasi publik secara efektif, termasuk di lingkup birokrasi," katanya.

Pada dasarnya, setiap diplomasi luar negeri Indonesia selalu mengutamakan pencapaian konkret bagi masyarakat luas, klaim Prabowo.

Salah satu aspek yang ditekankan pemerintah sehubungan hasil dari kunjungan luar negeri ialah investasi.

Sepanjang agenda Prabowo ke luar negeri, merujuk pernyataan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, pemerintah meraih berbagai capaian strategis.

Indonesia, misalnya, jelas Teddy, bergabung dengan BRICS yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar—Brasil, India, Rusia, sampai China. Indonesia, di lain sisi, juga mencatat kesepakatan tarif dagang nol persen bersama 27 negara Uni Eropa.

Lalu, ketika Amerika Serikat memutuskan penetapan tarif dagang ke banyak negara di dunia, Teddy memandang diplomasi Indonesia sukses mencegah angka yang tinggi. Negosiasi Indonesia, menurut Teddy, membuahkan hasil berupa tarif dagang yang turun hampir 50%—dari sebelumnya 32% menjadi 19%.

Dari Rusia, pada Juni 2025, kunjungan Prabowo disebut melahirkan kemitraan bisnis antara Danantara dengan Russian Direct Investment Fund (RDIF). Nilainya menyentuh Rp35 triliun yang bakal difokuskan ke energi terbarukan, infrastruktur digital, dan sektor strategis lainnya.

Tak jauh berbeda dari Rusia, kunjungan Prabowo ke Britania Raya (Januari 2026) dan Korea Selatan-Jepang (Februari 2026) dipandang sangat positif, terang Teddy.

Pemerintah Indonesia dan Inggris menyepakati komitmen investasi sebesar Rp90 triliun, di samping penguatan kerja sama di bidang maritim dengan pembangunan lebih dari 1.500 kapal nelayan.

"Nah, yang menariknya begini. Jadi, kapalnya ini nanti, menurut Menteri Kelautan, akan memperkerjakan sekitar 600 ribu orang. Kenapa? Karena nanti diproduksinya, dirakitnya, di Indonesia," ungkap Teddy.

Sedangan kunjungan ke Korea Selatan serta Jepang menciptakan perjanjian bisnis dengan valuasi mencapai Rp575 triliun.

Teddy memandang komitmen investasi yang disepakati dari berbagai kunjungan luar negeri merepresentasikan "tingginya kepercayaan investor global" terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia di bawah kendali Prabowo.

Klaim keberhasilan diplomasi luar negeri Indonesia tidak berhenti di sektor ekonomi atau investasi, ucap Teddy.

Dalam rangka menjaga stabilitas kawasan, pemerintah Indonesia, Teddy memaparkan, aktif berpartisipasi. Untuk mendukung perdamaian Palestina, Indonesia bergabung dengan perjanjian yang diinisiasi Amerika Serikat, Board of Peace. Teddy mengaku hal itu sebagai "sejarah."

Keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian, sambung Teddy, merupakan langkah nyata untuk terlibat langsung dalam mengurangi intensitas konflik di Palestina.

"Bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi," tandasnya.

Melalui pendekatan diplomasi yang proaktif dan berorientasi pada hasil, Teddy menegaskan Indonesia berkomitmen memperkuat posisinya di level global sekaligus memastikan bahwa setiap langkah kebijakan luar negeri memberikan manfaat strategis bagi rakyat Indonesia serta perdamaian dunia.

Prabowo, tidak lama ini, merespons kritik yang dialamatkan kepada agenda kunjungan luar negerinya. Berkaca dari situasi global yang sedang berkembang, tujuan Prabowo melakukan dinas luar negeri adalah semata untuk kepentingan rakyat.

"Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri. Senang jalan-jalan ke luar negeri. Saudara-saudara, untuk amankan minyak, gue harus ke mana-mana," ujarnya kala rapat kerja anggota Kabinet Merah Putih di Jakarta, Rabu (8/4).

"Anda tahu sekarang kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas."

Dilema diplomasi

Ada perbedaan yang cukup mencolok dari paradigma kebijakan luar negeri antara pemerintahan Joko Widodo dan Prabowo, terang pengajar studi hubungan internasional di Universitas Bina Nusantara, Tia Mariatul Kibtiah.

Di era Jokowi, panggilan populer Joko Widodo, kebijakan luar negeri Indonesia cenderung memperkuat aspek hubungan regional. Artinya, Jokowi lebih sering berkunjung ke negara-negara di Asia Tenggara, atau ASEAN.

Sementara di masa kepemimpinan Prabowo, gaya diplomasi Indonesia berdiri dengan hubungan antarnegara (bilateralism) sebagai pilarnya.

"Jadi, dia sistemnya visit ke negara yang lebih jauh, sering melakukan kunjungan secara bilateral, dan kemudian setelah itu mengumumkan bahwa dia mendapatkan beberapa investasi yang cukup besar," ujar Tia saat dihubungi BBC News Indonesia, Rabu (8/4).

Yang jadi pertanyaan, Tia meneruskan, apakah pemerintah mampu memastikan kepada rakyat bahwa kunjungan luar negeri tersebut efektif menghasilkan kesepakatan investasi?

"Karena kalau kita lihat dari segi jumlah investasi di Indonesia, aktor-aktornya itu-itu saja," tambahnya.

Data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 memperlihatkan negara-negara yang paling banyak menanamkan modalnya ke Indonesia antara lain Singapura, Hong Kong, China, Jepang, serta Korea Selatan.

Asia masih mendominasi arus modal yang masuk ke Indonesia, unggul jauh ketimbang kawasan lainnya.

"Jadi, yang di-announce, yang diumumkan, setelah pulang dari kunjungan antarnegara itu apa sesungguhnya?" tanya Tia.

Tia meminta pemerintah berlaku transparan dalam melaporkan ke publik ihwal hasil dari kunjungan luar negeri. Tidak sebatas angka "komitmen investasi" saja yang disodorkan, tapi sektor-sektor yang nantinya menampung modal itu beserta serapan tenaga kerjanya.

Kemudian, pemerintah semestinya turut pula menyibak substansi mengenai jenis kesepakatan yang diteken; apakah sifatnya baru atau melanjutkan yang terdahulu?

"Hanya saja pemerintah kalau pulang [dari luar negeri] menyebutnya kita mendapatkan investasi sekian triliun. Bagaimana lengkapnya?" kritik Tia.

Keterbukaan informasi memegang peran yang krusial lantaran situasi investasi asing yang diharapkan pemerintah mampu menggerakkan perekonomian di dalam negeri, kenyataannya, masih belum berjalan maksimal, sebut Tia.

"Bahkan ada beberapa perusahaan kimia besar, misalnya, yang justru memilih keluar dari Indonesia," ucap Tia.

Di samping realisasi investasi, Tia menyoroti klaim pemerintah yang menganggap diplomasi luar negeri berhasil membangun stabilitas kawasan yang berdampak luas ke masyarakat.

Dalam konteks konsekuensi dari serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran yang membikin munculnya blokade, ambil contoh, diplomasi Indonesia terbukti kurang mumpuni untuk memuluskan rute keluarnya dua kapal tanker Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz.

Terkait ini, Tia membandingkan Indonesia dengan negara tetangga, Malaysia, yang dianggapnya lebih berani mengkritik serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran sehingga diganjar akses melewati Hormuz tanpa kendala.

"Nah, ini yang dimaksudkan adalah kita covering nonblok, tapi kita berdiri di dua kaki. Kemampuan ini yang, saya pikir, ada kekurangan yang dimiliki oleh sistem diplomasi Indonesia saat ini," Tia menyimpulkan.

Di tengah efisiensi anggaran

Presiden Prabowo mengumumkan efisiensi besar-besaran di pemerintahannya dengan memangkas anggaran di kementerian atau lembaga, tidak terkecuali pos kunjungan ke luar negeri yang kerap dilakukan para pejabat.

Penghematan anggaran ini rencananya bakal dialokasikan ke program prioritasnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan sekolah, atau percepatan infrastruktur. Prabowo menyebut kebijakan efisiensinya telah menghemat lebih dari Rp300 triliun.

"Kurangi seminar, apalagi kunjungan kerja. Studi banding, mau studi apa lagi, lho? Kalian sudah tahu masalahnya. Enggak usah terlalu banyak studi-studi," tutur Prabowo dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Jakarta, November 2024.

Namun, di luar tuntutan untuk menghemat pengeluaran negara, Prabowo, di lain sisi, berkali-kali ke luar negeri.

Pengajar hubungan internasional di Universitas Bina Nusantara (Binus), Tia Mariatul Kibtiah, mengungkapkan pemerintah sebaiknya mulai mengevaluasi tentang kunjungan bilateral ke luar negeri.

"Apakah cukup efektif untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi investasi atau memberikan income terhadap APBN kita," tegasnya.

Menurut Tia, urusan politik luar negeri, tidak dimungkiri, penting belaka. Tapi, di saat keadaan di dalam negeri sedang berjibaku dengan banyak ketidakpastian, pemerintah bisa lebih dulu memprioritaskan penanganan dari kemelut tersebut.

"Harusnya yang didahulukan itu adalah bagaimana, satu, membangun kepercayaan. Kedua, baru ekonomi," tambahnya.

"Soal ekonomi, pemerintah mesti memikirkan bagaimana supaya APBN kita tidak sampai, lagi-lagi, tekor. Kalau memang solusinya investasi luar, itu pun harus real investasinya apa."

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengatakan perjalanan luar negeri presiden dilaksanakan secara efisien, efektif, tertib, dan profesional.

Untuk mencegah pemborosan, pemerintah menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa perlakuan khusus, mengacu pernyataan Teddy.

Dari segi perangkat kepresidenan yang bertolak ke luar negeri, jumlahnya pun makin dibatasi. Teddy menjelaskan mereka yang berangkat hanya unsur yang—sesuai ketentuan—diperlukan mendampingi presiden.

'Arahnya ke mana?'

Puluhan kunjungan luar negeri yang dilakoni Presiden Prabowo turut menimbulkan sebuah pertanyaan: bagaimana sebetulnya Indonesia bersikap dalam kontelasi politik global?

Walaupun pemerintah sudah menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap bebas aktif, sebagaimana yang dicetuskan sejak kemerdekaan 1945, tapi rentetan kejadian luar negeri dalam beberapa waktu belakangan yang melibatkan Indonesia justru melahirkan keraguan ihwal kejelasan sikap itu.

Prinsip bebas aktif, mengutip dosen hubungan internasional dari Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, "tergantung bagaimana pemerintah yang berkuasa mendefinisikannya."

"Nah, ini masalah besar karena di zaman Pak Prabowo kita tidak bisa lihat apa yang sebetulnya ingin dicapai [dari politik luar negeri]," kata Radityo.

Dari aspek 'bebas,' misalnya, Indonesia, terang Radityo, mendekat ke semua pihak yang tengah berkonflik. Di satu sisi Indonesia bergabung dengan BRICS, yang di dalamnya ada China dan Rusia, sementara di sisi yang lain Indonesia mendukung Dewan Perdamaian, yang mana Amerika Serikat mendominasi.

Implementasi dari prinsip 'bebas,' sambung Radityo, mesti meletakkan kepentingan Indonesia—dalam entitas negara—sebagai titik tolak.

"Sampai detik ini, kita enggak melihat itu," tegasnya.

Mirip dengan 'bebas,' konsep 'aktif' dalam diplomasi luar negeri yang ditempuh rezim sekarang pun tidak terlacak.

Radityo mencontohkan perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Negara yang pada akhirnya berkontribusi dalam terpenuhinya gencatan senjata adalah Pakistan.

Indonesia, yang dari awal mengatakan "ingin berperan mendamaikan," malah tidak tampak tindakannya.

Bermacam indikator itu kemudian membikin pemerintah seolah bingung menentukan ke mana arah diplomasi luar negeri, ungkap Radityo.

Ketidakjelasan kaki diplomasi Indonesia ini, dalam perspektif Radityo, akan berefek buruk ketika situasi global meruncing dengan para kekuatan besar saling berkonflik. Jika sudah begitu, Indonesia seperti 'terkunci' dan tidak mampu melakukan apa-apa.

Risikonya, Radityo meneruskan, tidak langsung terlihat. Akan tetapi, saat tensi perseteruan semakin tinggi, "itu yang menjadi masalah besar," ujarnya.

"Karena kita ingin ada di dua sisi, kita secara tidak sadar masuk ke dalam posisi Amerika Serikat, misalnya. Oleh negara lain, kita dianggap masuk blok mereka," paparnya.

"Dalam konteks Iran, Indonesia mau menawarkan apa saja enggak akan bisa, enggak akan tembus. Sementara yang lain, yang posisinya jelas, atau bisa kontra dengan Amerika, mereka mendapatkan keleluasaan."