Ratusan mama Papua tuntut dukungan ekonomi, tolak militerisme dan PSN

Ratusan mama-mama pedagang Papua dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, dan Raja Ampat menggelar aksi damai di Kota Sorong sejak Rabu (01/07) pagi.

Mereka berkumpul di Taman Deo, Kota Sorong, lalu berjalan kaki ke Kantor Gubernur Papua Barat Daya untuk menyampaikan aspirasi terkait dukungan ekonomi bagi pedagang mama-mama Papua, penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan penolakan militerisme di Papua.

Setiap mama memegang poster bertuliskan berbagai tuntutan. Sebagian mama mengikatkan kain putih di kepala bertuliskan, 'Tolak PSN dan Militerisme'.

Dika Sraun, koordinator aksi mama-mama Papua dari Kota Sorong, mengatakan mereka menolak PSN di Merauke dan semua program PSN di Papua.

"PSN itu merugikan kami orang Papua, terutama kami mama-mama Papua," cetusnya kepada wartawan di Sorong, Maria Baru, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Menurutnya, PSN merusak hutan Papua sekaligus merusak ruang hidup mama-mama Papua karena dari hutan mama-mama bisa mencari makan dan menafkahi anak-anaknya.

"Saya sebagai perempuan Papua tolak PSN di atas tanah Papua," tambahnya.

Menginap sebagai bentuk protes

Setelah tiba di Kantor Gubernur, massa melakukan orasi dan sempat berteduh di kompleks kantor pemerintahan yang juga menampung Gedung Kantor Wali Kota Sorong.

Karena Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, tidak hadir menemui mereka, massa bertahan di halaman Kantor Gubernur hingga malam hari.

Mereka bahkan menginap di lokasi sebagai bentuk protes dan desakan agar gubernur berdialog langsung.

Pada malam hari, mama-mama Papua bersama pendamping dan tokoh agama menggelar ibadah singkat sebelum memutuskan untuk terus menduduki halaman kantor hingga Kamis (02/07) pagi.

Mereka menegaskan tidak ingin bertemu perwakilan pemerintah, melainkan menuntut pertemuan langsung dengan Gubernur Elisa Kambu.

"Kami tunggu gubernur datang jawab aspirasi kami yaitu modal usaha dan bangun pasar yang layak bagi pedagang mama-mama Papua," kata Mama Levina, seorang peserta aksi.

Menurut perwakilan aksi, perjuangan tersebut merupakan kelanjutan dari tuntutan yang telah disampaikan sejak 2022, terutama setelah pembongkaran Pasar Boswesen.

Mereka menilai janji gubernur terkait pemberian modal usaha dan pembangunan pasar khusus bagi mama-mama Papua yang disampaikan pada April 2025 belum direalisasikan secara memadai hingga Juli 2026.

Para peserta aksi juga mengkritik program bantuan modal usaha pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran.

Mereka menyebut dari ribuan penerima bantuan, hanya sebagian kecil yang merupakan mama-mama pedagang Papua, serta mengeluhkan ketidaksesuaian nominal bantuan yang diterima dibandingkan dengan yang tercantum dalam surat keputusan gubernur.

Mama Mince Malibela, perwakilan pedagang dari Jalan Klasaman dan Klayili di Kabupaten Sorong, mengatakan bahwa anggaran Rp10 miliar diberikan tidak sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Gubernur.

Katanya, dalam SK seharusnya mama-mama Papua menerima uang senilai Rp5 juta tetapi, dia mengklaim, banyak yang hanya menerima Rp2 juta.

"Banyak juga mama-mama Papua yang tidak dapat," katanya.

Mama Levina, seorang peserta aksi, mengatakan dia dan mama-mama lainnya meminta pemerintah daerah berpihak kepada mereka.

"Kami hanya datang minta keberpihakan, keadilan dan hak-hak kami sebagai mama-mama Papua," seru Mama Levina di depan kantor halaman gubernur, Kamis (02/07).

Pada Kamis (02/07) pagi, sebagian peserta pulang, tetapi sebagian lainnya tetap bertahan.

Mereka mengancam melakukan pemalangan adat jika gubernur tetap tidak menemui mereka.

Apa saja tuntutan mama-mama Papua di Sorong?

Dalam aksi tersebut, mama-mama Papua di Sorong menyampaikan enam tuntutan utama, yaitu: