Apa arti gencatan senjata bagi Iran dan apa yang mungkin terjadi setelahnya?

Gencatan senjata selama dua pekan membuka jalan bagi perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, pada Sabtu (11/04). Namun, hal ini membuat naik pitam kelompok garis keras Iran.

Baru beberapa hari lalu, kelompok garis keras Republik Islam Iran memasang sebuah spanduk raksasa di salah satu persimpangan tersibuk di ibu kota Iran, Teheran.

"Selat Hormuz akan tetap ditutup," demikian bunyi spanduk tersebut.

Baca juga:

Spanduk itu dimaksudkan sebagai pernyataan tegas Pemimpin Tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei, yang belum pernah terlihat di depan publik sejak ditetapkan sebagai pemimpin bulan lalu.

Namun kini spanduk tersebut kemungkinan harus diturunkan setelah Iran menyetujui gencatan senjata selama dua pekan serta perundingan damai di Pakistan.

Padahal, Iran sebelumnya berulang kali menyatakan tidak akan menyetujui gencatan senjata sementara dan tidak ada perundingan damai.

Gencatan senjata adalah 'hadiah untuk musuh'?

Kelompok garis keras Iran tidak senang. Mereka merasa semakin percaya diri setelah Iran mampu menutup Selat Hormuz serta menggempur negara‑negara Teluk dengan serangan rudal dan drone. Kelompok itu tetap berpendapat bahwa Iran seharusnya melanjutkan perang karena berada di posisi unggul melawan Amerika Serikat dan Israel.

Laporan dari Teheran menyebutkan bahwa mereka membakar bendera AS dan Israel setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata pada Selasa (07/04).

Sekelompok pria dari milisi sukarelawan Basij, yang berada di bawah kendali Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), berbaris menuju Kementerian Luar Negeri Iran pada tengah malam untuk menentang keputusan tersebut.

Beberapa jam kemudian, pemimpin redaksi surat kabar garis keras Kayhan menulis bahwa menyetujui gencatan senjata merupakan "hadiah bagi musuh".

Alasannya, gencatan senjata sama saja memberi kesempatan bagi AS dan Israel untuk mengisi kembali persenjataan dan melanjutkan perang.

Keputusan untuk menerima permintaan gencatan senjata dan perundingan damai dari Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, diambil oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC)—lembaga pengambilan keputusan tertinggi Iran di bawah Pemimpin Tertinggi. Lembaga itu saat ini dipimpin oleh Presiden moderat Masoud Pezeshkian.

SNSC menyatakan bahwa jalur pelayaran aman melalui Selat Hormuz akan dibuka selama dua pekan sebagai imbalan atas gencatan senjata dari AS dan Israel, sementara Washington dan Teheran terlibat dalam perundingan.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa China memainkan peran penting dalam meyakinkan Iran untuk menyetujui permintaan Pakistan selaku mediator.

Gencatan senjata sangat dibutuhkan warga

Iran mengalami kehancuran besar selama perang 40 hari tersebut.

Lebih dari 3.000 orang dilaporkan tewas, menurut para aktivis hak asasi manusia. Presiden AS Donald Trump sempat mengancam korban jiwa akan bertambah.

Bahkan di kalangan kelompok garis keras, mulai muncul kesadaran bahwa jalan keluar harus segera ditemukan sebelum infrastruktur vital Iran mengalami kerusakan yang lebih parah.

Hanya beberapa jam sebelum pengumuman gencatan senjata, Ketua Mahkamah Agung Iran yang berhaluan keras, Gholamhossein Mohseni Ejei, mengatakan kepada stasiun televisi pemerintah Iran bahwa negara tersebut tengah mencari cara untuk mengakhiri perang sambil tetap mempertahankan posisi unggulnya.

Pernyataan itu pada dasarnya mengulang apa yang telah ditulis oleh mantan Menteri Luar Negeri Iran yang berhaluan moderat, Mohammad Javad Zarif, dalam sebuah artikel yang dipublikasi Foreign Affairs beberapa hari sebelumnya.

Baca juga:

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) menggambarkan kesepakatan gencatan senjata sebagai kemenangan bagi Iran, seraya menyerukan para pendukung rezim untuk tetap bersatu.

Menurut media Iran, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dijadwalkan memimpin delegasi Iran dalam perundingan dengan AS di Islamabad, dengan melakukan negosiasi langsung dengan Wakil Presiden AS JD Vance.

Langkah ini menandai penyimpangan lain dari kebijakan garis keras pada masa sebelumnya.

Negosiasi langsung dengan AS selama ini selalu dilarang oleh mantan Pemimpin Tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei, yang meninggal dunia dalam serangan Israel ke kediamannya pada 28 Februari lalu.

Kontak langsung ini tampaknya telah disetujui oleh pemimpin baru, yang merupakan putra Khamenei.

Meski gencatan senjata telah diberlakukan, Iran dan AS masih jauh dari perdamaian yang berkelanjutan.

Perang dapat kembali pecah apabila perundingan tersebut menemui jalan buntu.

Kemungkinan ini justru diharapkan oleh sebagian warga Iran yang mendukung perang.

Mereka memandang konflik tersebut sebagai cara untuk menumbangkan apa yang mereka anggap sebagai rezim yang keji.

Namun bagi banyak warga lainnya, gencatan senjata ini memberikan kelegaan yang sangat dibutuhkan dari kematian dan kehancuran yang selama ini menyelimuti kehidupan mereka.