Mahasiswa di Jakarta dan berbagai kota gelar demonstrasi - Apa saja tuntutan mereka?

Sejumlah mahasiswa di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia menggelar demostrasi pada Selasa (20/10).

Demonstrasi ini digelar bertepatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Laporan-laporan media menyebutkan, selain di Jakarta, mahasiswa di Yogyakarta dan Bandung, Jawa Barat, juga berencana menggelar demonstrasi pada hari yang sama.

Di Jakarta, ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan koalisi masyarakat sipil menggelar demonstrasi di Tugu Tani.

"Prabowo sudah gagal. Prabowo sudah gagal. Bowo-Gibran sudah gagal. Bowo-Gibran sudah gagal," orator meneriakkan yel-yel diikuti massa aksi, seperti dilaporkan jurnalis BBC News Indonesia, M Irham dan Silvano Hajid dari lokasi.

Mereka membawa lima tuntutan di momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pertama, menetapkan karhutla sebagai bencana nasional sekaligus memulihkan ekosistem terdampak.

Kedua, memperbaiki tata kelola ekonomi yang berdampak terhadap pasar dan kehidupan masyarakat.

Ketiga, pemulihan HAM dan demokrasi yang karena selama ini situasi sudah diwarnai penyempitan ruang sipil dan militerisasi di ranah sipil, termasuk kriminalisasi terhadap masyarakat yang berpendapat dan mengkritik.

Keempat, berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dan terakhir, perbaikan layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan publik.

Salah satu peserta aksi, Nazhira dari BEM IPB mengeluhkan tingginya biaya hidup selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Sekarang terasa, untuk apa-apa harga barang naik semua. Sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit," katanya.

Ia juga membandingkan uang jajan dua tahun lalu saat masih duduk kelas 11 SMA. Kata dia, dengan uang Rp100 ribu bisa untuk jalan-jalan, nonton bioskop, membeli makan dan minum.

"Kalau sekarang uang itu paling untuk ongkos dan nonton saja. Beli makan dan minum tidak bisa," katanya.

Dilokasi berbeda, puluhan mahasiswa juga berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) siang.

Mereka membawa spanduk bertuliskan Rapor Merah 2 Tahun Tolak Rezim Fasis Prabowo-Gibran.

Jalan mereka diblokir aparat keamanan, dan tertahan di Jalan Merdeka Selatan.

Muamar, salah satu kordinator aksi, dalam orasinya membawa isu kebakaran hutan dan lahan (karutla) yang mereka tuntut menjadi bencana nasional.

"Kami hari ini membawa isu ini karhutla. 2045 Indonesia emas. Tapi anak-anak di Kalimantan bernapas susah. Kami atas nama mahasiswa dan masyarakat Kalimantan menyatakan Prabowo dan Gibran telah gagal menyelesaikan masalah ini," katanya, seperti dilaporkan jurnalis BBC News Indonesia, M Irham dari lokasi unjuk rasa.

Seruan serupa juga dilontarkan sekelompok mahasiswa yang menggelar demonstrasi di Tugu Tani, Jakarta, Selasa (20/10), seperti dilaporkan jurnalis BBC News Indonesia, Silvano Hajid.

Laporan-laporan media menyebutkan, demo mahasiswa mengajukan lima tuntutan mahasiswa dalam aksi di Jakarta:

Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, mengatakan, pihaknya sengaja menggelar demo bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kita bergerak karena sudah tidak ada harapan," kata Athof.

Baca juga:

Seperti dilaporkan Kompas.com, selain BEM UI, sejumlah koalisi masyarakat sipil juga mulai mengunggah konten di akun media sosial mereka tentang rencana demonstrasi pada Selasa.

Kelompok mahasiswa yang menyebut dirinya Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), menyatakan akan menggelar unjuk rasa menyoal berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir.

Serikat Tahanan Politik dilaporkan pula akan terlibat demonstrasi pada Selasa (20/10) ini. Mereka mengunggah kembali poster bergambar burung Garuda dengan latar belakang biru dan tulisan "Peringatan Darurat".

Demonstrasi di Yogyakarta

Di Yogyakarta, kelompok-kelompok mahasiswa dari berbagai kampus akan menggelar demonstrasi pada Selasa (20/10).

Laporan-laporan media menyebutkan, demonstrasi ini akan digelar Serikat mahasiswa UGM, UII Bergerak, Aliansi UMY Bergerak, BEM Nusantara DIY, HMI Cabang Yogyakarta, sampai Front Mahasiswa Nasional (FMN).

Disebutkan, aksi demonstrasi ini akan digelar di depan Gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer.

Dalam rilis resminya, FMN Yogyakarta berencana menggelar aksi jalan kaki atau long march dari Taman Parkir Abu Bakar Ali menuju kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Mereka mengajukan empat tuntutan utama, mulai mempersoalkan harga kebutuhan pokok dan BBM, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), evaluasi program pemerintah, hingga penghentian keterlibatan militer di ranah sipil.

FMN Yogyakarta juga secara khusus menyoroti berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam dua tahun terakhir.

"Menuju dua tahun Pemerintahan Prabowo Subianto, apa yang kita dapatkan? Bukan kesejahteraan, tetapi harga-harga yang mencekik, kabut asap yang membunuh, program gagal yang menghamburkan uang rakyat, dan militer yang semakin masuk ke ruang-ruang sipil!" demikian pernyataan resmi FMN Yogyakarta, Senin (19/10).

Demonstrasi di Bandung

Di Bandung, para pesepeda Bandung juga melakukan aksi Mengayuh ke Istana di momen 2 tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa (20/10). Sebelumnya, mereka berkumpul di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika Kota Bandung untuk berorasi dan menyatakan sikap.

Dalam aksi ini, sebanyak empat orang pesepeda Bandung akan mengayuh sepedanya hingga ibukota Jakarta, sementara yang lain mengiringi hingga batas kota Bandung-Cimahi.

Dalam perjalanannya, para pesepeda itu akan beristirahat dan bergabung dengan pesepeda lainnya di Purwakarta, Karawang, dan Bekasi.

Rencananya, mereka akan tiba di Istana Negara pada Kamis (22/10) untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait karhutla.

"Yang pertama, yang pasti kita menuntut untuk ditetapkannya status mencana skala nasional. Karena mengingat kebakaran bukan hanya terjadi di Kalimantan tapi juga di Sumatera, di Pulau Jawa, dan juga di Papua hari ini," ujar Kidung Saujana, Korlap Aksi Mengayuh ke Istana kepada wartawan di Kota Bandung, Selasa.

Kedua, mereka juga menuntut pengusutan dari kasus kebakaran lahan dan hutan sampai ke pelakunya dan pemeriksaan izin-izin usaha dari para terduga pelaku.

Tuntutan ketiga, lanjut Kidung, adalah revolusi tata cara penetapan status kawasan yang hingga saat ini masih mengadopsi status penetapan kawasan peninggalan Belanda.

"Terus yang keempatnya, kami menuntut semua kawasan-kawasan yang terbakar itu tidak dialihkungsikan. Jika itu awalnya hutan lindung, itu tetap hutan lindung. Jika itu kawasan konservasi, itu tetap konservasi dan tidak dialihkan, " tegas Kidung.

Bagaimana respons pemerintah?

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI telah buka suara terkait rencana aksi demonstrasi yang digelar pada momentum dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, merespons beberapa tuntutan dari para demonstrasi seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pasar modal dan kebebasan berpendapat, hingga penegakan hukum.

Soal karhutla yang didesak menjadi penetapan bencana nasional, kata dia, pemerintah masih mengkaji dampak positif dan negatifnya.

"Pemerintah mengkaji terus baik buruknya menetapkan Karhutla sebagai bencana nasional. Selama pemerintah masih mampu menyelesaikan sendiri pemerintah belum berharap keterlibatan negara lain," katanya seperti dikutip Kompas.com. Selasa (20/10).

Ia menambahkan, pemerintah membuktikan keseriusan penanganan karhtula dengan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah korporasi yang melanggar aturan.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bekerja keras agar kebutuhan dasar seperti pangan dan pelayanan kesehatan serta sistem belajar online (PJJ), termasuk memperkecil ketebalan asap di jalan-jalan tetap berlangsung.

Kedua, tentang kepercayaan pasar khususnya pasar modal. Syahganda menjelaskan pemerintah telah mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku curang di pasar modal.

"Kepolisian RI juga berusaha untuk memeriksa skandal terkait MSCI agar kepercayaan investor tetap tinggi dan MSCI mempertimbangkan rencananya menurunkan peringkat bursa kita ke level standalone," tegasnya.

Lebih lanjut, ihwal tuntutan mengenai ⁠kebebasan berpendapat, Bakom menyatakan hal itu merupakan bagian demokrasi.

"Pemerintah hanya membatasi perusak-perusak demokrasi yang menodai tata krama dan keharmonisan bangsa. Perusak demokrasi antara lain adalah kelompok kelompok yang bersembunyi di sosial media, misalnya, sambil melakukan kampanye negatif dan vulgar," katanya.

Terkait pemberantasan korupsi, dia memastikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum dipastikan berjalan objektif.

Kepala Negara secara terbuka telah mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses hukum siapa saja di dalam jajaran pemerintahannya jika terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana korupsi.

"Dalam sektor pendidikan Presiden memastikan anak anak terlantar harus bersekolah. Sehingga beliau membangun sekolah Rakyat di berbagai daerah. Demikian pulan sektor kesehatan, program cek up gratis lebih dari 100 juta penduduk," tutur Syahganda.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala.