BEM UI bakal demo di Bundaran HI Jakarta, tuntut 'hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri'

BEM UI, Universitas Indonesia, Bundaran HI

Sumber gambar, Aditya Irawan/NurPhoto via Getty Images

Keterangan gambar, Mahasiswa UI yang dikoordinasi oleh BEM UI menggelar demonstrasi pada 12 Juni 2026 di dekat Bundaran HI Jakarta, tetapi diadang aparat TNI dan polisi.
Telah diterbitkan
Waktu membaca: 4 menit

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) mengatakan akan menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/08).

Mereka mengajukan delapan tuntutan, mulai hentikan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), turunkan harga kebutuhan pokok-BBM, hingga tetapkan status bencana nasional untuk Sumatra dan Flores.

BEM UI juga kembali menyuarakan agar Proyek Strategi Nasional (PSN) dievaluasi dan Makan Bergizi Gratis (MB) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dihentikan.

Dalam tuntutannya, mahasiswa UI menuntut pula agar pemerintahan Prabowo menghentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil.

Mahasiswa UI pun mempersoalkan apa yang mereka sebut sebagai "seremoni kenegaraan" menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia pada Senin (17/08).

"Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?" kata Ketua BEM UI Yatalathof Imawan kepada media, Senin (17/08).

BEM UI, Universitas Indonesia, Bundaran HI

Sumber gambar, Claudio Pramana/NurPhoto via Getty Images

Keterangan gambar, BEM UI juga kembali menyuarakan agar Proyek Strategi Nasional (PSN) dievaluasi dan Makan Bergizi Gratis (MB) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dihentikan.

Dua bulan lalu, demonstrasi BEM UI diadang aparat TNI dan polisi saat menuju Bundaran HI.

Di kota-kota lainnya, saat itu mahasiswa juga menggelar demonstrasi menolak berbagai kebijakan pemerintah, mulai MBG, KDMP hingga militerisme di wilayah sipil.

Baca juga:

Dalam rencana demonstrasi pada Selasa (18/08), BEM UI dilaporkan telah menginformasikan demo #MerebutKemerdekaan kepada Polres Metro Jakpus melalui surat pemberitahuan.

Beberapa media melaporkan, selain melibatkan BEM UI, mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) juga akan menggelar demonstrasi di BUndaran HI, Selasa (18/08).

Melalui media sosialnya, BEM Fisip UBK mengumumkan rencana aksi tersebut.

BEM UI, Universitas Indonesia, Bundaran HI

Sumber gambar, Aditya Irawan / AFP via Getty Images

Keterangan gambar, Tuntutan hentikan militerisme di ranah sipil yang disuarakan BEM UI dalam demonstrasi pada 12 Juni 2026, kembali disuarakan dalam rencana demonstrasi pada 18 Agustus 2026.

Dilaporkan massa BEM UI berencana menggelar demontrasi sekitar pukul 13.00 WIB di Bundaran HI.

"Jam 11 [berangkat] dari UI [Depok[. Jam 1 [satu siang] di HI," kata Ketua BEM UI Yatalathof Imawan ketika dikonfirmasi, Senin (17/08.

Yatalathof lalu mengingatkan, bahwa proklamasi kemerdekaan 81 tahun lalu yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa itu demi seluruh rakyat Indonesia.

Dan, "bukan untuk kepentingan sekelompok tertentu.''

Dia menilai, saat ini kedaulatan negara tergadaikan oleh melalui berbagai perjanjian dagang dengan negara lain yang menguntungkan asing.

Sebaliknya, lanjut Yatalathof, "suara rakyat sendiri justru dibungkam, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, lapangan kerja langka, akses pendidikan dan kesehatan gratis hanya sekadar janji."

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," ujarnya.

Baca juga:

BEM UI, Universitas Indonesia, Bundaran HI

Sumber gambar, Claudio Pramana/NurPhoto via Getty Images

Keterangan gambar, Dua bulan lalu, 12 Juni 2026, demonstrasi BEM UI diadang aparat TNI dan polisi saat menuju Bundaran HI Jakarta.

Berikut delapan tuntutan yang akan disuarakan BEM UI dalam demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (18/08):

1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.

2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Wujudkan reforma agraria sejati.

4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP.

6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah.

7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.

8. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala.