Seorang wali kota di Jepang mengambil cuti melahirkan, dan memicu kontroversi

Ketika wali kota sebuah kota kecil di Jepang barat mengumumkan rencananya untuk cuti melahirkan, ia sudah menduga sejak awal, bahwa hal itu akan memicu pro dan kontra.

Namun, reaksi masyarakat ternyata jauh lebih keras dari yang pernah dibayangkan oleh wali kota tersebut, Shoko Kawata.

Perempuan berusia 35 tahun tersebut kini berada di pusaran debat nasional mengenai kelayakan pejabat publik hasil pemilu untuk mengambil cuti melahirkan—di tengah kondisi negara yang sedang berjuang keras mendongkrak angka kelahiran.

"Saya sangat terkejut karena reaksinya begitu besar," kata Kawata kepada BBC.

Saat diwawancarai di ruang rapat lantai lima Balai Kota Yawata, di selatan Kyoto yang tersohor dengan kuil dan keindahan bunga sakuranya, Kawata duduk di kursi empuk dengan diapit oleh dua wakilnya yang berusia lebih tua.

Mengingat belum adanya kerangka hukum yang mengatur hak cuti melahirkan bagi pejabat daerah hasil pemilu, Kawata tidak akan mengambil cuti secara resmi.

Sebagai gantinya, ia mendelegasikan wewenang kepada tangan kanannya, seorang pria bernama Shigeto Nose, untuk menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas sementara.

Ia memaparkan rencananya tersebut dalam sebuah konferensi pers pada Mei lalu, dengan menyatakan akan mengambil rehat dua bulan sebelum dan dua bulan setelah hari perkiraan lahir pada pertengahan September.

Langkah itu akan mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai wali kota pertama di Jepang yang mengambil cuti melahirkan.

Di lingkungan kerjanya, yang rata-rata karyawannya berusia 39 tahun, semua pihak memberikan dukungan penuh, ungkapnya.

Namun, respons berbeda datang dari masyarakat luas. Beragam pandangan tajam saling beradu dalam ribuan unggahan di platform X dan sejumlah video YouTube.

Sebagian pihak menilai bahwa menjalani kehamilan dan melahirkan adalah hal yang berat, dan Kawata telah melakukan langkah yang terbaik.

Salah satu opini menyebut bahwa masyarakat Jepang selama ini telah gagal membangun sistem yang ramah terhadap perempuan hamil.

Warganet lain menambahkan bahwa Kawata telah memberikan contoh yang sangat baik dengan memprioritaskan keluarga, sekaligus membuka jalan bagi perempuan lain untuk terjun ke dunia politik.

Sebaliknya, para kritikus berargumen bahwa meninggalkan tugas publik adalah tindakan yang "tidak bertanggung jawab".

Mereka menilai jika ia ingin hamil, "ia seharusnya melakukan hal itu sebelum menjabat".

Salah satu komentar bahkan menegaskan bahwa pejabat tinggi yang ingin mengambil cuti panjang "seharusnya mengundurkan diri".

Sementara yang lain mendesak agar gaji pejabat yang bersangkutan dipotong selama masa cuti melahirkan.

Kawata menepis berbagai kritik itu dengan menegaskan secara bangga bahwa ia menikmati pekerjaannya, dan meyakini bahwa saat inilah waktu yang tepat baginya untuk memiliki anak dan membangun keluarga.

"Jika kita mengkritik politisi yang mengambil cuti melahirkan, itu berarti kita secara efektif mengeksklusi seluruh perempuan berusia 20-an hingga 40-an—perempuan yang berada dalam usia subur—dari jabatan publik," katanya.

Sementara itu, Shinji Ishimaru, mantan wali kota Akitakata di Prefektur Hiroshima, menilai bahwa persoalan mendasar yang sebenarnya adalah bagaimana memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal selama masa cuti melahirkan.

Melalui kanal YouTube-nya, ia mengindikasikan bahwa masyarakat pada dasarnya sepakat bahwa cuti melahirkan adalah hal yang positif. Namun, ia berharap kasus itu dapat memantik diskusi yang konstruktif untuk menemukan solusi agar tugas-tugas kedinasan di tingkat daerah tidak terganggu.

Kawata mengukir sejarah sebagai wali kota perempuan termuda di Jepang saat terpilih pada usia 33 tahun.

Merujuk pada profil resminya, lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Kyoto ini meniti kariernya di dunia politik dan pemerintahan daerah, serta gemar mengikuti upacara minum teh, mengenakan kimono, dan berkunjung ke kuil-kuil.

Keberhasilannya menembus jajaran elite pemerintahan terjadi di tengah panggung politik Jepang yang sangat didominasi oleh kaum pria. Hingga tahun lalu, tercatat hanya sekitar 4% dari total 1.720 kepala daerah di Jepang yang merupakan perempuan.

Meskipun saat ini Jepang telah memiliki perdana menteri perempuan pertamanya, pemerintahannya kerap menuai kritik tajam karena dinilai kurang gigih dalam mendorong partisipasi politik perempuan.

Sejumlah pengamat menilai kabinet yang didominasi pria serta dominasi Partai Demokratik Liberal (LDP)—yang telah menguasai tampuk pemerintahan Jepang di sebagian besar sejarah pasca-Perang Dunia II—menjadi bagian dari akar permasalahan tersebut.

Survei Kantor Kabinet yang dirilis pada Juli 2025 mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menghambat perempuan terjun ke dunia politik, antara lain kehamilan, stigma bahwa politik adalah ranah pria, hingga tindakan pelecehan.

Sebagai kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia, Jepang secara konsisten menempati posisi rendah dalam indeks kesenjangan gender.

Berdasarkan laporan terbaru Forum Ekonomi Dunia (WEF) yang dirilis Juni 2025, Jepang berada di peringkat 118 dari 146 negara, menjadikannya negara dengan rapor kesetaraan gender terburuk di antara anggota G7.

Meskipun Jepang memiliki regulasi resmi mengenai cuti melahirkan bagi ibu dan ayah, yang menjamin hak libur kerja serta kompensasi pendapatan sebagian, tidak semua orang memanfaatkan fasilitas tersebut.

Melalui skema ini, pekerja perempuan bisa mendapatkan cuti enam minggu sebelum hari perkiraan lahir dan delapan minggu setelah persalinan. Sementara itu, para ayah mendapatkan jatah cuti berbayar yang fleksibel hingga empat minggu dalam kurun waktu delapan minggu pasca-kelahiran anak.

Kedua orang tua juga berhak atas cuti pengasuhan anak hingga sang anak menginjak usia satu tahun. Selama periode tersebut, karyawan yang memenuhi syarat akan menerima 67% dari upah mereka untuk 180 hari pertama, dan 50% untuk hari-hari berikutnya.

Sejak April 2025, insentif tambahan juga diberikan untuk 28 hari pertama jika kedua orang tua sama-sama mengambil cuti.

"Saya rasa banyak orang yang sedang mengamati bagaimana situasi seperti ini—ketika seorang perempuan melahirkan saat menjabat sebagai wali kota—dapat dijalankan dalam praktiknya," ujar Wakil Wali Kota Shigeto Nose.

Pria berusia 62 tahun yang telah dikaruniai dua anak ini akan menjalankan seluruh otoritas wali kota selama absennya Kawata, dengan agenda membahas urusan-urusan krusial secara daring seminggu sekali.

Nose sendiri mengaku tidak pernah mengambil cuti mengasuh anak di masa lalu dan menyerahkan hampir seluruh urusan perawatan anak kepada istrinya.

"Saat pulang ke rumah, saya sudah lelah. Bahkan jika bayi menangis di malam hari, saya menyerahkannya kepada istri saya. Mengenang hal itu sekarang, saya benar-benar merasa itu adalah sesuatu yang harus saya renungkan."

Kini, menantu laki-lakinya justru mengambil cuti selama enam bulan dari pekerjaannya untuk membantu putrinya merawat anak kedua mereka. "Melihat hal itu membuat saya bahagia. Zaman benar-benar telah berubah dan sangat menyenangkan melihat mereka bekerja sama seperti itu."

Kawata menilai sebagian kritik yang diarahkan kepadanya berakar dari keyakinan kuat di masyarakat bahwa seseorang yang menduduki jabatan tertentu—seperti pejabat publik—harus mengorbankan kehidupan pribadi mereka dan mengabdi sepenuhnya demi rakyat.

Ketika ditanya mengenai apa yang akan dipikirkan oleh anaknya kelak terkait perhatian besar yang menyelimuti masa kehamilannya ini, ia menjawab bahwa ia berharap "mereka akan merasa heran".

"Menurut saya, kita benar-benar perlu menciptakan sebuah masyarakat di mana menjadi hal yang sangat lumrah bagi perempuan untuk menjalani keduanya—dan tidak harus memilih antara bekerja atau memiliki keluarga," pungkasnya.