Siapa Mohammad Bagher Ghalibaf, kepala tim juru runding Iran dalam perundingan dengan AS?

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijadwalkan memimpin perundingan dengan Amerika Serikat (AS) yang akan dimulai pada Sabtu (11/04).

Dia akan bertolak ke Islamabad, Pakistan, untuk menghadiri perundingan tersebut, sementara Wakil Presiden AS JD Vance akan memimpin delegasi AS.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, kepada program Today BBC pada Kamis (09/04).

Pada akhir Maret, Reuters melaporkan bahwa bersama Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, Ghalibaf sebelumnya dikeluarkan dari daftar target serangan Israel.

"Israel telah mengetahui koordinat mereka dan berniat menyingkirkan mereka. Kami memberi tahu AS bahwa jika mereka juga dieliminasi, maka tidak akan ada lagi pihak untuk diajak berunding. Karena itu, AS meminta Israel untuk mengurungkan langkah tersebut," ujar seorang sumber Pakistan kepada Reuters.

Pakistan kini muncul sebagai mediator utama dalam upaya perundingan antara Iran dan AS.

Setelah beberapa kali gagal dalam pencalonan presiden pada masa lalu, Ghalibaf kini dipercaya mengemban tugas sensitif untuk bernegosiasi dengan AS.

Dengan banyak pemimpin senior Iran tewas dalam serangan AS–Israel, pria berusia 64 tahun itu berpotensi memainkan peran yang semakin penting di masa depan— berkat kedekatannya dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang elit, pengalamannya di berbagai cabang pemerintahan, serta citranya sebagai seorang garis keras yang pragmatis.

'Bangga menggunakan tongkat'

Ghalibaf lahir dari keluarga religius kelas pekerja di kota Torghabeh, wilayah timur laut Iran, menurut Al‑Alam, saluran televisi berbahasa Arab milik lembaga penyiaran negara Iran, IRIB.

Kota asalnya berdekatan dengan Mashhad, yang dikenal sebagai tempat tinggal sejumlah tokoh penting Revolusi Islam.

Pada usia 16 tahun, dia mulai mengikuti pengajian para ulama revolusioner— termasuk Ali Khamenei, yang kelak menjadi Pemimpin Tertinggi Iran—di masjid‑masjid utama di Mashhad.

Baca juga:

Tak lama setelah Revolusi Islam 1979, Ghalibaf terjun dalam perang melawan Irak dan bergabung dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) pada usia 20 tahun.

Dua tahun kemudian, dia diangkat menjadi komandan salah satu divisi tempur IRGC, jabatan yang dipegangnya hingga perang berakhir pada 1988.

Ghalibaf menikah pada tahun yang sama ketika dia diangkat sebagai komandan IRGC, dan upacara pernikahannya dipimpin langsung oleh Pemimpin Tertinggi Iran saat itu, Ruhollah Khomeini, menurut Al‑Alam. Pasangan tersebut dikaruniai tiga orang anak.

Setelah perang berakhir, karir Ghalibaf terus menanjak dalam struktur komando dan pada 1997 diangkat sebagai komandan Angkatan Udara IRGC.

Pada Juli 1999, Republik Islam Iran diguncang gelombang protes mahasiswa yang dipicu oleh penutupan sebuah surat kabar reformis.

Gerakan tersebut ditindak keras oleh aparat keamanan, menyebabkan sejumlah korban jiwa, dan diyakini bahwa Ghalibaf terlibat langsung dalam penumpasan demonstrasi tersebut.

Baca juga:

"Kini ada foto saya mengendarai sepeda motor 1.000 cc sambil memegang tongkat… Di mana pun diperlukan untuk turun ke jalan dan menggunakan tongkat, kami termasuk di antara mereka yang melakukannya. Dan kami bangga akan hal itu," demikian ucapnya, sebagaimana terdengar dalam sebuah rekaman audio yang beredar.

Setelah gelombang protes tersebut, 24 komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menulis sebuah surat bernada keras kepada Mohammad Khatami, presiden Iran saat itu yang berhaluan reformis, yang berisi ancaman akan intervensi IRGC.

Ghalibaf mengatakan bahwa dia merupakan salah satu dari dua komandan yang menyusun surat tersebut dan menggalang tanda tangan.

Banyak pihak memandang surat itu sebagai pernyataan tegas mengenai pengaruh IRGC dalam urusan politik—sebuah pengaruh yang sejak saat itu terus menguat.

Dari kepala polisi menjadi walikota Teheran

Setahun setelah protes mahasiswa, Ghalibaf diangkat sebagai Kepala Kepolisian pada usia 39 tahun.

Selama masa jabatannya yang berlangsung lima tahun, dia membentuk layanan hotline darurat kepolisian nasional serta menyederhanakan prosedur pengajuan pengaduan terhadap petugas polisi.

Dia juga menganggap pengadaan kendaraan impor untuk kepolisian sebagai salah satu pencapaian yang paling dibanggakannya, meskipun para pengkritik menilai biayanya terlalu mahal.

Pada 2005, Ghalibaf mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala kepolisian dan maju dalam pemilihan presiden.

Baca juga:

Setelah kalah dalam pemilu tersebut, dia dipilih oleh dewan kota untuk menjabat sebagai Wali Kota Teheran.

Dia menduduki posisi itu selama 12 tahun, sekaligus mencatatkan masa jabatan terlama sebagai wali kota ibu kota Iran.

Ghalibaf kerap dipuji atas perannya dalam memperluas jaringan metro serta meningkatkan infrastruktur transportasi, termasuk pembangunan Jalan Tol Sadr, di tengah kepadatan lalu lintas di Teheran.

Namun reputasi Ghalibaf tercoreng setelah skandal "properti astronomis" pada 2016, ketika dewan kota dituduh menjual ratusan properti kepada pejabat dan personel keamanan dengan diskon besar-besaran—hingga mencapai 50% di bawah harga pasar.

Beberapa bulan sebelum Ghalibaf meninggalkan jabatannya, gedung Plasco setinggi 17 lantai—salah satu gedung pencakar langit paling awal di Iran—runtuh setelah dilalap kebakaran, menewaskan sedikitnya 20 petugas pemadam kebakaran.

Insiden tersebut menyoroti kelalaian sistemik dalam pemerintahan kota di bawah kepemimpinan Ghalibaf.

Meski demikian, kedua kontroversi tersebut tidak berujung pada pemecatan ataupun pemakzulannya, dan Ghalibaf berhasil bertahan dari keduanya.

Pada 2020, dia memenangkan kursi dalam pemilihan parlemen dan kemudian terpilih sebagai Ketua Parlemen Iran.

Gagal dalam pencalonan presiden dan ketua DPR

Ghalibaf sejak lama mematok ambisi menuju kursi kepresidenan, namun empat kali upayanya—pada 2005, 2013, 2017, dan 2024—seluruhnya berakhir gagal.

Pada pencalonan pertamanya, veteran Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) itu menonjolkan latar belakang militernya.

Namun, dalam perjalanan waktu, dia mengubah pendekatan dengan menekankan kualifikasinya sebagai pemegang gelar doktor (PhD) di bidang geografi politik serta sebagai pilot terlatih.

Dia juga kerap membentuk citra sebagai seorang "manajer jihadi", dengan mengklaim efisiensi dan dedikasi ala militer.

Meski selama ini dikenal sebagai figur yang berseberangan dengan kubu reformis, dalam beberapa tahun terakhir muncul tanda‑tanda bahwa Ghalibaf mulai berbeda pandangan dengan sebagian lingkungan konservatif.

Dalam pemilihan presiden 2024, sekelompok besar konservatif garis keras bahkan menentang pencalonannya dan berupaya membujuknya untuk mundur dari persaingan.

Ghalibaf kembali terseret dalam skandal korupsi pada 2022.

Foto‑foto keluarganya membawa sejumlah besar perlengkapan bayi—termasuk sebuah stroller—di bandara sepulang dari perjalanan ke Turki beredar luas dan memicu kemarahan publik.

Para pengkritiknya menuduhnya melakukan "kemunafikan, kepura‑puraan, dan kesalehan yang dibuat‑buat", namun Ghalibaf mengatakan kepada para pendukungnya bahwa kasus tersebut bermotif politik dan merupakan upaya untuk menyingkirkannya dari panggung politik Iran.

Ghalibaf tampak tidak terdampak oleh skandal tersebut dan kembali terpilih sebagai Ketua Parlemen pada 2024.

Dengan Iran kini berada di titik kritis, nasib politiknya berpotensi semakin menanjak berkat kemampuannya mengawasi kelanjutan perang serta mengoordinasikan langkah antara para komandan militer senior dan pimpinan tiga cabang kekuasaan negara.