Mengapa Selat Malaka menjadi perhatian dunia setelah AS ajukan proposal akses militer melintasi wilayah udara Indonesia?

Di tengah berlanjutnya blokade Selat Hormuz—salah satu jalur perairan paling penting di dunia—perhatian global kini mulai tertuju pada arteri penting lainnya bagi perdagangan internasional.

Selat Malaka di Asia Tenggara kembali menjadi sorotan setelah pejabat Indonesia mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat telah mengajukan proposal untuk mendapatkan izin militer menyeluruh melintasi wilayah udara Indonesia.

Ini menyusul penandatanganan kesepakatan pertahanan pada Senin (30/04) lalu.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa keputusan terkait usulan tersebut masih dalam proses.

Para pakar menilai langkah semacam itu berpotensi membawa implikasi geopolitik global.

Namun, apa sebenarnya Selat Malaka, dan mengapa jalur ini begitu penting?

Mengapa Selat Malaka penting secara global?

"Selat Malaka sangat krusial karena merupakan jalur pelayaran terpendek dan paling efisien yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik, sehingga menjadikannya rute yang tak tergantikan bagi perdagangan antara Timur Tengah, Eropa, dan Asia Timur," ujar Azifah Astrina, kandidat doktor di University of Illinois Urbana‑Champaign, AS, sekaligus pakar kawasan yang menulis kajian tentang insiden maritim di Selat Malaka.

"Selat ini terhubung langsung dengan Laut China Selatan, yang dilalui sekitar sepertiga dari total perdagangan global," tambahnya.

Baca juga:Selat Hormuz sepenuhnya terbuka untuk kapal-kapal komersial, kata Iran

Titik tersempit Selat Malaka, di sekitar Selat Phillips dekat Singapura, hanya memiliki lebar sekitar 2,8 kilometer.

Menurut laporan terbaru Badan Informasi Energi AS (US Energy Information Administration/EIA), sebanyak 23,2 juta barel minyak per hari melintasi Selat Malaka pada paruh pertama 2025—setara dengan sekitar 29% dari total perdagangan minyak global melalui laut.

Baca juga:

Pada periode yang sama, jalur perairan ini juga menangani sekitar 260 juta meter kubik gas alam cair (LNG) per hari.

Gokcay Balci, dosen transportasi dan logistik angkutan berkelanjutan di University of Leeds, Inggris, mengatakan bahwa jalur perairan ini juga merupakan rute utama bagi pengiriman "barang elektronik, barang konsumsi, barang industri, mesin, dan mobil".

"Sekitar 25% perdagangan mobil dunia melintas melalui selat ini. Kargo curah kering, seperti gandum dan kedelai, juga melewati Selat Malaka," ujarnya.

Balci menambahkan: "Jika menggabungkan faktor geografis, ketergantungan energi, volume barang, serta keberagaman jenis muatan, Selat Malaka memiliki karakter yang berbeda dibandingkan Selat Hormuz.

"Hormuz memang sangat penting bagi perdagangan global, namun tidak berperan sebesar Selat Malaka sebagai pusat transshipment. Perannya melampaui sektor energi dan mencakup spektrum barang yang jauh lebih luas."

"Bisa dikatakan bahwa Selat Malaka merupakan salah satu arteri utama perekonomian global," tambah Astrina.

Pembajakan masih menjadi kekhawatiran yang terus berulang. Sepanjang 2025, tercatat 108 insiden perompakan laut di Selat Malaka dan Selat Singapura—angka tertinggi sejak 2007—menurut ReCAAP Information Sharing Centre yang berbasis di Singapura.

Selain itu, Selat Malaka juga rentan terhadap bahaya alam, termasuk tsunami dan aktivitas vulkanik.

Tsunami pada Desember 2004, misalnya, menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur pesisir di dekat pintu masuk selatan selat tersebut.

Mengapa ini penting?

Para pakar menilai arti penting Selat Malaka tidak hanya terletak pada bobot ekonominya, tetapi juga pada meningkatnya sensitivitas geopolitiknya.

"Setiap eskalasi ketegangan antara China dan Amerika Serikat, atau India, terkait dominasi maritim di kawasan ini berpotensi besar mengganggu lalu lintas di selat tersebut," ujar Balci.

Sementara itu, Astrina mengatakan bahwa bahkan kemungkinan meningkatnya akses militer AS ke wilayah udara Indonesia dapat membawa dampak jangka panjang.

"Saya melihatnya sebagai sesuatu yang berpotensi mengganggu stabilitas secara struktural, meskipun tidak langsung mengganggu perdagangan," katanya.

Penelitiannya menunjukkan bahwa arsitektur keamanan yang saat ini berlaku di Selat Malaka belum dirancang untuk mengelola persaingan antara kekuatan-kekuatan besar.

"Arsitektur tersebut dirancang untuk menghadapi ancaman non‑tradisional— seperti pembajakan, penyelundupan, dan kejahatan maritim. Dia tidak dibangun untuk mengelola persaingan kekuatan besar," ujarnya.

"Karena itu, ketika kekuatan besar seperti AS meningkatkan jejak operasionalnya, hal tersebut menghadirkan dinamika keamanan yang tidak dirancang untuk ditangani oleh sistem yang ada."

Namun, dalam jangka pendek, menurutnya, gangguan besar kecil kemungkinannya terjadi.

"Saya masih tidak melihat adanya alasan untuk memperkirakan terganggunya pelayaran komersial. Insentif untuk menjaga arus perdagangan tetap berjalan terlalu besar," katanya.

Risiko yang lebih besar, lanjut Astrina, justru terletak pada horizon yang lebih jauh.

"Yang menjadi kekhawatiran adalah jalur eskalasi jangka panjang. Jika China menafsirkan langkah ini sebagai peningkatan pengawasan AS atau penempatan strategis di dekat arteri maritim yang sangat penting, Beijing bisa bereaksi—tidak serta-merta dengan mengganggu perdagangan, tetapi dengan memperluas kehadiran atau pengaruhnya di dalam dan sekitar kawasan."

"Di situlah letak risikonya. Kita bisa menyaksikan pergeseran bertahap dari lingkungan keamanan yang selama ini bersifat kooperatif dan berorientasi pada penegakan hukum, menuju situasi yang lebih kompetitif dan termiliterisasi."

Tanpa adanya konflik langsung sekalipun, dia memperingatkan bahwa pergeseran semacam itu dapat menimbulkan dampak yang nyata.

"Bagi perdagangan global, dampaknya kemungkinan bersifat tidak langsung namun tetap terasa—mulai dari premi asuransi yang lebih tinggi, meningkatnya persepsi risiko, hingga volatilitas yang lebih besar di jalur yang sangat bergantung bagi perekonomian dunia."

Dia juga mengingatkan agar peran Indonesia tidak dipandang secara terlalu sempit.

"Penting untuk tidak melihat ini sebagai Indonesia yang berpihak pada salah satu kubu," ujarnya.

"Indonesia tampaknya tengah menjalankan strategi penyeimbangan— memperdalam kerja sama dengan AS, sambil tetap mempertahankan hubungan ekonomi yang kuat dengan China serta menjalin keterlibatan dengan mitra lain seperti Rusia."

"Gambaran besarnya bukanlah soal pembentukan aliansi, melainkan kenyataan bahwa persaingan antar kekuatan besar kini mulai memasuki ruang yang selama ini dikelola sebagai koridor bersama yang fungsional bagi perdagangan global."

"Dilema Malaka"

Pada 2003, Presiden China saat itu Hu Jintao mencetuskan istilah "dilema Malaka" untuk menggambarkan tingginya ketergantungan China terhadap jalur perairan tersebut.

Menurut data dari Badan Informasi Energi Amerika Serikat (EIA) dan proyek ChinaPower di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), sekitar tiga perempat impor minyak China—serta sekitar 60% perdagangan maritimnya berdasarkan nilai—melewati Selat Malaka dan Laut China Selatan yang berbatasan langsung dengannya.

"Namun, ketergantungan ini tidak hanya dialami China. Jepang dan Korea Selatan juga sangat bergantung pada Selat Malaka untuk pasokan energi, dengan sekitar 90 % impor minyak mereka melintasi jalur ini," kata Balci.

Dia menambahkan bahwa selat tersebut juga sangat vital bagi Singapura, yang menjadi lokasi pelabuhan peti kemas tersibuk kedua di dunia serta merupakan pusat pengisian bahan bakar kapal yang penting.

Bagi China, kata Astrina, mengurangi ketergantungan pada Selat Malaka bukanlah pilihan yang realistis dalam jangka pendek.

"Saya tidak melihat China memiliki cara yang realistis untuk secara signifikan mengurangi ketergantungan itu, setidaknya dalam waktu dekat," ujarnya.

"Rute alternatif—baik melalui jaringan pipa maupun koridor lainnya — dapat membantu dalam skala terbatas, tetapi tidak mampu menggantikan peran Selat Malaka secara menyeluruh."

Balci sepakat dengan penilaian tersebut. Dia mengatakan dua alternatif yang paling layak—yakni Selat Sunda dan Selat Lombok—juga berada di wilayah perairan Indonesia.

Sementara itu, Selat Torres di dekat Papua Nugini, menurut Balci, merupakan "jalur perairan dangkal dan sensitif dengan terumbu karang, sehingga kapal-kapal komersial besar tidak akan mampu melintasinya".

Dia menambahkan, rute memutar melalui Australia bagian selatan akan memerlukan "biaya dan waktu yang sangat besar".

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, Astrina menilai fokus China kemungkinan akan tetap pada upaya mengelola kerentanannya, alih-alih menghilangkannya sama sekali.

"Dilemanya sebenarnya bukan tentang mengurangi ketergantungan. Melainkan tentang bagaimana China mengelola ketergantungan tersebut."

"Itulah sebabnya kita melihat China tidak hanya berfokus pada diversifikasi, tetapi juga memperluas pengaruh dan kehadirannya di kawasan yang lebih luas— khususnya di Laut China Selatan dan sepanjang jalur-jalur maritim yang strategis," tutupnya.