Prabowo akan sampaikan pidato kenegaraan – 'Masyarakat tak lagi menunggu klaim keberhasilan, tapi pengakuan bahwa ada masalah'

Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan di hadapan Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (14/08), ketika kepuasan publik dan elektabilitas pemerintahannya anjlok.

Survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada akhir 2025 menunjukkan tingkat kepuasan terhadap rezim Prabowo masih berada di atas 80%. Namun, pada Juli 2026, angkanya turun menjadi 51%.

Sementara itu, menurut lembaga survei yang sama, elektabilitas Prabowo juga turun drastis menjadi 14,5 persen pada Juli 2026, dari 34,9 persen di November 2025. Posisinya di simulasi semi terbuka menjadi di bawah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Di tengah ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah, para pengamat menilai pidato Prabowo kali ini memiliki arti yang lebih besar dibandingkan pidato tahunan sebelumnya.

Terkait isi pidato, para pengamat memperkirakan Presiden akan tetap menonjolkan capaian ekonomi serta program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

Namun para pakar politik ini juga menilai, perhatian publik tak akan tertuju pada keberhasilan yang diklaim pemerintah, melainkan apakah Prabowo mengakui berbagai persoalan yang belakangan menjadi sumber ketidakpuasan—dari tekanan ekonomi, tata kelola program prioritas, hingga penegakan hukum, dan komunikasi pemerintah.

Pidato dan nota keuangan Prabowo ini juga akan jadi bahan petunjuk bagi warga, menurut sejumlah ahli politik tersebut.

Dalam dua sidang di Senayan itu, kata mereka, masyarakat bisa melihat apakah pemerintah berencana menyesuaikan arah kebijakan, memperbaiki pelaksanaan berbagai program unggulan, atau memberi sinyal evaluasi yang lebih luas di dalam pemerintahan.

Jika tanda-tanda itu tidak muncul, menurut mereka, popularitas pemerintah bukan cuma berisiko semakin anjlok, ketidakpercayaan publik juga bisa semakin dalam.

Mengapa pidato tahunan Prabowo kali ini menjadi ujian politik?

Situasi menonjol di pemerintahan Prabowo saat ini bukan sekadar soal kepuasan publik yang menurun, tapi seberapa cepat kecepatan anjlok. Pendapat ini dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan.

"Kalau dibandingkan dengan SBY dan Jokowi, keduanya tidak pernah mengalami kondisi seperti ini menjelang tahun kedua pemerintahan. Penurunan Prabowo terlalu jauh, terlalu tajam," kata Djayadi, Kamis (13/08).

Menurut Djayadi, fluktuasi dukungan publik merupakan hal yang lazim dalam demokrasi. Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo sama-sama pernah menghadapi momentum ketika popularitas dan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan mereka menurun akibat kebijakan yang tidak populer atau tekanan ekonomi.

Namun penurunan yang dialami Prabowo, kata Djayadi, berada di luar pola yang umumnya terlihat pada awal masa pemerintahan.

"Dari sekitar 80% menjadi sekitar 50% dalam enam sampai delapan bulan, itu terlalu cepat. Kalau dihitung secara linier, turunnya sekitar lima persen setiap bulan, itu bukan penurunan biasa," ujar Djayadi.

Karena itu, Djayadi menyebut pidato kenegaraan Prabowo kali ini bukan hanya menjadi arena untuk menyampaikan capaian pemerintah, tapi juga kesempatan pertama bagi Presiden untuk menunjukkan apakah dia memahami sinyal yang dikirimkan publik melalui berbagai survei.

Menurut Djayadi, perhatian tidak hanya datang dari masyarakat umum.

"Bukan hanya publik yang melihat. Elite politik melihat, birokrasi melihat, pelaku ekonomi melihat. Mereka ingin tahu apakah Presiden menganggap situasi ini sebagai persoalan serius atau tidak," ucapnya.

Pidato tahun ini juga memikul beban politik yang jauh lebih besar dibanding pidato tahunan pada umumnya, menurut peneliti di lembaga riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal.

"Pidato ini harus menimbulkan efek trust terhadap presiden dan pemerintah naik, bukan malah menimbulkan distrust," ujarnya.

Menurut Nicky, tantangan pemerintahan Prabowo saat ini tidak lagi sekadar mempertahankan popularitas. "Masyarakat ingin tahu apakah pemerintah memahami masalahnya atau tidak."

Nicky menilai persoalan utama Prabowo bukan semata kebijakan yang dia ambil, melainkan bagaimana berbagai kebijakan tersebut dijalankan.

"Kebijakannya bisa saja baik, tapi karena akuntabilitas dan transparansinya tidak memadai, yang muncul justru kehebohan-kehebohan," katanya.

Bawono Kumoro, peneliti dari Indikator Politik Indonesia, menyebut Presiden tidak bisa lagi menggunakan pendekatan yang sama seperti pidato tahun lalu, yang berlangsung dalam suasana optimisme tinggi pada fase awal pemerintahan.

Menurutnya, optimisme itu tidak lagi bisa dibangun hanya melalui retorika besar mengenai kekuatan Indonesia atau berbagai capaian makroekonomi.

Setelah hampir dua tahun pemerintahan berjalan, publik lebih tertarik mendengar bagaimana pemerintah akan menjawab persoalan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.

"Publik lebih ingin mendengar bagaimana ada harapan yang di-deliver kepada mereka," kata Bawono.

Apa yang sebenarnya ditunggu publik dari pidato Prabowo?

Menurut para pengamat, yang ditunggu publik dari pidato Prabowo sebenarnya bukan sekadar pengumuman program baru atau sederet klaim keberhasilan pemerintah.

Dalam hampir dua tahun pertama pemerintahannya, Prabowo telah meluncurkan berbagai program besar yang menjadi identitas politik pemerintahannya, mulai dari MBG, Kopdes, hingga program pembangunan perumahan. Pemerintah juga masih dapat menunjuk sejumlah indikator ekonomi yang relatif stabil dibanding banyak negara lain.

Namun yang dipersoalkan adalah mengapa berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaan program-program tersebut tampak belum mendapat respons yang memadai.

Karena itu, menurut para pengamat, publik kemungkinan akan mencari sedikitnya lima sinyal penting dalam pidato Presiden.

Pertama, apakah Prabowo mengakui bahwa memang terdapat persoalan serius yang sedang dihadapi pemerintahannya.

Pengakuan tersebut dinilai penting karena banyak kritik selama ini justru muncul akibat kesan bahwa pemerintah terlalu sering menampilkan narasi bahwa keadaan masih baik-baik saja meskipun masyarakat merasakan hal yang berbeda.

"Saya khawatir kalau yang muncul justru sikap denial," kata peneliti CSIS, Nicky Fahrizal.

"Masyarakat merasakan sesuatu yang konkret, tetapi pemerintah mengatakan semuanya baik-baik saja."

Kedua, apakah ada langkah ekonomi yang lebih konkret untuk menjawab persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.

Sementara itu, peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro menilai publik kemungkinan tidak akan terlalu tertarik pada target pertumbuhan ekonomi atau berbagai indikator makro lain yang sering muncul dalam pidato kenegaraan.

Sebaliknya, mereka ingin mengetahui bagaimana pemerintah akan membantu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan mengurangi tekanan biaya hidup yang sedang dirasakan banyak rumah tangga.

Ketiga, apakah ada sinyal perubahan dalam pelaksanaan program-program unggulan pemerintah.

Menurut para pengamat, perdebatan mengenai MBG maupun Kopdes saat ini tidak lagi berpusat pada tujuan programnya, melainkan pada tata kelola, transparansi, dan efektivitas pelaksanaannya. Karena itu publik akan memperhatikan apakah Presiden menawarkan perbaikan terhadap berbagai persoalan yang telah muncul.

Keempat, apakah ada petunjuk mengenai evaluasi yang lebih luas di dalam pemerintahan.

Djayadi Hanan berpendapat, salah satu sinyal terkuat yang bisa dikirim Prabowo kepada publik adalah menunjukkan kesediaan untuk melakukan koreksi terhadap tim dan pelaksanaan kebijakan yang ada sekarang.

Bahkan tanpa mengumumkan reshuffle secara langsung, sinyal bahwa pemerintah sedang melakukan evaluasi dianggap dapat membantu memulihkan kepercayaan publik, kata Djayadi.

Kelima, bagaimana Prabowo memosisikan dirinya sebagai pemimpin untuk tiga tahun sisa masa jabatannya.

Menurut Nicky dari CSIS, pidato kali ini menjadi kesempatan bagi Presiden untuk memilih antara tampil sebagai politisi yang terus mempertahankan seluruh kebijakannya atau sebagai negarawan yang bersedia mengakui kekurangan dan menunjukkan arah perbaikannya.

"Kalau dia kembali sebagai seorang negarawan, dia minimal mengakui bahwa kinerjanya belum cukup baik dan akan memperbaikinya," katanya.

Djayadi menyampaikan pandangan yang hampir serupa.

"Presiden harus mengakui bahwa memang selama hampir dua tahun pemerintahannya banyak masalah. Itu bukan aib," katanya.

Aspek ekonomi

Dari berbagai survei, ekonomi muncul sebagai penjelasan paling dominan terhadap merosotnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo.

Di atas kertas, pemerintah masih dapat menunjukkan sejumlah indikator yang relatif positif, termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 tetap berada di atas 5%.

Namun bagi masyarakat, kondisi yang mereka rasakan sehari-hari berbeda. Survei SMRC pada Juli 2026 menunjukkan hanya 15,7% responden yang menilai kondisi ekonomi baik atau sangat baik. Sebaliknya, hampir separuh responden menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk.

Menurut Djayadi Hanan, perbedaan antara angka-angka makro dan pengalaman sehari-hari masyarakat menjadi salah satu kunci memahami mengapa kepuasan publik turun begitu tajam.

"Yang dirasakan masyarakat itu bukan angka pertumbuhan ekonomi. Yang dirasakan masyarakat itu harga barang, daya beli, pekerjaan, dan pendapatan keluarga," katanya.

Menurut Djayadi, berbagai indikator menunjukkan tekanan terhadap masyarakat masih cukup besar. Nilai tukar rupiah sempat mengalami pelemahan yang signifikan selama 2026, dan masih di level Rp17.800 hingga Kamis (13/08), sementara inflasi meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Pada Juli 2026 sendiri, inflasi tahunan menyentuh 2,88%, naik dari 2,37% di periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada saat yang sama, banyak rumah tangga menghadapi kenaikan biaya hidup dan semakin ketatnya pasar kerja.

Ia juga menyoroti menyusutnya kelompok kelas menengah, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama konsumsi domestik Indonesia.

Menurut Djayadi, fenomena itu memiliki dampak politik yang besar karena kelompok inilah yang paling sensitif terhadap perubahan biaya hidup, peluang kerja, dan prospek ekonomi keluarga.

"Kalau ekonomi dinilai negatif, siapa yang disalahkan masyarakat? Pemerintah yang sedang berkuasa."

Bawono Kumoro dari Indikator Politik Indonesia juga memperkirakan ekonomi hampir pasti menjadi salah satu tema utama dalam pidato Presiden.

"Saya kira pasti capaian pertumbuhan ekonomi akan disinggung oleh Pak Prabowo. Kemudian juga capaian penerimaan negara dan berbagai indikator ekonomi lainnya," kata Bawono.

Namun menurut Bawono, tantangan terbesar Prabowo bukan menjelaskan capaian-capaian tersebut.

Yang lebih penting adalah bagaimana Presiden meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah memiliki solusi atas persoalan yang mereka hadapi sekarang.

"Publik lebih ingin mendengar bagaimana ada harapan yang di-deliver kepada mereka," katanya.

MBG dan Kopdes, apakah Presiden akan menjawab kritik terhadap program-program unggulannya?

Mengingat MBG dan Kopdes merupakan program unggulan Presiden Prabowo, para pengamat memperkirakan keduanya hampir pasti mendapat ruang besar dalam pidato kenegaraan.

"Itu janji politik utama beliau," kata Bawono Kumoro dari Indikator Politik Indonesia.

Namun tidak seperti tahun lalu, pembahasan kedua program tersebut kini berlangsung dalam suasana yang jauh lebih kritis.

Dalam beberapa waktu terakhir, MBG menghadapi berbagai persoalan mulai dari kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, termasuk di Papua baru-baru ini, yang menyebabkan ratusan anak keracunan, dugaan penyimpangan anggaran, masalah distribusi, hingga pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan program.

Sementara itu, Kopdes juga menghadapi kritik terkait pengadaan, kualitas tata kelola, mekanisme pendanaan, dan kapasitas pelaksanaannya di tingkat desa.

Menurut Bawono dari Indikator Politik, karena itu publik kemungkinan tidak hanya ingin mendengar berapa banyak penerima manfaat MBG yang telah dijangkau atau berapa banyak koperasi yang telah dibentuk.

Yang lebih penting adalah apakah Presiden mampu menunjukkan bahwa pemerintah telah belajar dari berbagai persoalan yang muncul dan memiliki rencana perbaikan yang jelas.

"Yang perlu didengar publik adalah sekarang pemerintah lebih tertata. Tata kelolanya lebih baik," kata Bawono.

Ia menilai publik juga akan mencermati apakah Presiden memberikan sinyal mengenai perbaikan pengawasan, perubahan target penerima manfaat, atau penyesuaian terhadap desain program agar anggaran yang sangat besar tersebut menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.

Dengan kata lain, tantangan Prabowo dalam pidato besok mungkin bukan lagi meyakinkan publik apakah MBG dan Kopdes merupakan program yang baik.

Tantangan Prabowo, kata Bawono, adalah meyakinkan publik bahwa pemerintah mampu menjalankan berbagai program tersebut secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan negara saat ini.

Nota keuangan Prabowo dan MBG

Nota keuangan tahun ini hadir hanya beberapa pekan setelah putusan penting Mahkamah Konstitusi terkait program Makan Bergizi Gratis.

MK memutuskan bahwa MBG tidak dapat lagi dimasukkan sebagai bagian dari komponen utama anggaran pendidikan, paling lambat tahun 2028. Pemerintah diberi masa transisi untuk melakukan penyesuaian.

Publik disebut akan melihat apakah MBG akhirnya akan dipisahkan dari anggaran pendidikan tahun 2027.

Selain itu, secara umum, peneliti CSIS, Nicky Fahrizal, menilai perhatian publik tidak akan semata tertuju pada besarnya anggaran yang disediakan pemerintah.

"Bukan seberapa besar anggaran yang diajukan, tapi orientasi anggaran itu mau diarahkan ke mana dan tujuannya untuk apa," ujarnya.

Apalagi dalam dua tahun terakhir berbagai program prioritas pemerintah kerap memunculkan perdebatan mengenai trade-off fiskal, yaitu pilihan antara mendanai program unggulan nasional atau mempertahankan alokasi untuk kebutuhan lain yang juga dianggap penting.

"Lalu dia harus bisa berbicara secara clear bahwa dengan anggaran yang besar ini secara memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran," kata Nicky.

Pertanyaan serupa juga muncul terkait alokasi transfer ke daerah dan dana desa.

Djayadi Hanan dari LSI menyoroti bahwa berbagai kebijakan fiskal pemerintah mulai dirasakan langsung oleh pemerintah daerah yang bergantung pada transfer dari pusat untuk menjalankan layanan publik dan pembangunan.

Menurut Djayadi, sejumlah kepala daerah kini menghadapi tekanan fiskal yang lebih besar dibanding beberapa tahun sebelumnya, sementara pada saat yang sama pemerintah pusat mendorong berbagai program prioritas yang membutuhkan anggaran besar.

Bagi pemerintah daerah, dokumen itu akan dibaca sebagai petunjuk mengenai ruang fiskal yang tersedia dalam beberapa tahun ke depan. Sementara bagi pasar dan investor, nota keuangan menjadi indikator mengenai konsistensi kebijakan ekonomi pemerintah.

Korupsi, kasus hukum, dan akuntabilitas negara

Selain ekonomi, persepsi terhadap penegakan hukum menjadi faktor kedua yang paling sering muncul dalam penjelasan para pengamat mengenai turunnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo.

Survei SMRC menunjukkan 37,6% responden menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk. Angka tersebut meningkat dibandingkan survei-survei sebelumnya, menandakan persepsi negatif publik terhadap sektor ini terus bertambah.

Karena itu, salah satu hal yang akan dicermati dari pidato kenegaraan Presiden kemungkinan apakah isu penegakan hukum.

Menurut Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, penilaian tersebut tidak muncul dalam ruang kosong.

"Di tengah masyarakat mengalami kesulitan ekonomi, publik melihat kasus-kasus korupsi besar," katanya.

Djayadi menyebut contohnya kasus korupsi yang melibatkan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus, Febri Ardiansyah, dengan barang bukti 74 kilogram emas batangan dan uang sekitar Rp282,4 miliar.

Menurut Djayadi, kombinasi antara tekanan ekonomi dan munculnya kasus-kasus korupsi menciptakan dampak politik yang sangat kuat.

Djayadi berkata, ketika masyarakat merasa harga kebutuhan pokok semakin mahal, lapangan pekerjaan semakin sulit, dan daya beli menurun, ekspektasi terhadap pemerintah untuk menjaga integritas pengelolaan uang negara justru menjadi semakin tinggi.

Karena itu, menurutnya, kasus korupsi tidak lagi dipandang sekadar sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga persoalan keadilan sosial.

"Di tengah masyarakat mengencangkan ikat pinggang, lalu mereka melihat uang negara dikorupsi dalam jumlah besar. Itu sangat memengaruhi cara publik menilai pemerintah," ujar Djayadi.

Sorotan publik juga mengarah pada sejumlah perkara yang menyentuh institusi penegak hukum.

Menurut Djayadi, ketika kasus hukum menyentuh pejabat atau lembaga yang semestinya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, dampaknya terhadap kepercayaan publik menjadi jauh lebih besar. Situasi itu memperkuat kesan bahwa persoalan akuntabilitas tidak hanya terjadi pada program tertentu, melainkan juga pada institusi negara yang bertugas mengawasinya.

Perhatian publik terhadap isu hukum juga meningkat setelah muncul dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG. Sejauh ini, setidaknya ada tujuh tersangka kasus dugaan korupsi MBG, termasuk eks ketua BGN, Dadan Hindayana.

Djayadi berkata, karena MBG merupakan program yang paling melekat dengan identitas politik Prabowo, setiap persoalan hukum yang muncul di sekitarnya dengan cepat berkembang menjadi pertanyaan yang lebih luas tentang tata kelola pemerintahan.

Dapatkah Prabowo mengubah cara pemerintah berkomunikasi dengan publik?

Terkait pidato Jumat ini, persoalan yang dihadapi pemerintahan Prabowo saat ini tidak hanya berkaitan dengan substansi kebijakan, tapi juga dengan cara kebijakan tersebut dijelaskan kepada masyarakat.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menilai komunikasi pemerintah menjadi salah satu faktor penting yang ikut memperburuk persepsi publik dalam beberapa bulan terakhir.

Menurutnya, ada dua persoalan komunikasi, yaitu komunikasi kebijakan dan komunikasi politik secara lebih luas.

Yang pertama berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjelaskan kebijakan-kebijakannya kepada publik.

Djayadi berpendapat sejumlah kebijakan penting dalam dua tahun terakhir sering kali dipersepsikan masyarakat sebagai kebijakan yang muncul secara mendadak, berubah-ubah, atau disampaikan tanpa penjelasan yang memadai. Akibatnya, ketidakpastian meningkat dan kepercayaan publik menurun.

"Komunikasi kebijakan dan komunikasi politik pemerintah itu bermasalah," katanya.

Menurutnya, masalah tersebut tidak hanya terjadi di tingkat Presiden, tetapi juga pada jajaran kabinet.

Persoalan kedua, menurut Djayadi, adalah cara pemerintah merespons kritik.

Ia mencontohkan sejumlah istilah yang sempat muncul dalam perdebatan publik, seperti "antek asing" maupun "londo ireng", yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai bentuk pelabelan terhadap kelompok kritis. Alih-alih meredakan ketegangan, penggunaan istilah-istilah semacam itu justru berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan sebagian masyarakat.

"Banyak figur publik, aktivis, pengamat, yang memberikan kritik kepada pemerintah justru dinilai sebagai orang yang merongrong negara," ujar Djayadi.

Dalam situasi ketika tingkat kepuasan publik sedang menurun, pendekatan seperti itu dinilai berisiko membuat pemerintah terlihat defensif dan tidak bersedia mendengar masukan.

Apa yang dipertaruhkan jika pidato gagal menjawab keresahan publik?

Menurut peneliti CSIS Nicky Fahrizal, risiko terbesar jika pidato gagal menjawab keresahan publik adalah meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

"Level of distrust akan naik," ujarnya.

Menurut Nicky, dalam politik, turunnya kepercayaan publik sering kali lebih berbahaya dibanding merosotnya popularitas.

Popularitas dapat berubah seiring membaiknya kondisi ekonomi atau munculnya kebijakan yang disukai publik. Namun ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, yang dipertanyakan bukan lagi satu atau dua kebijakan tertentu.

Nicky berkata, program baru pemerintah juga akan lebih sulit mendapatkan dukungan. Bahkan capaian yang nyata pun berisiko dipandang dengan skeptis. Nicky menggambarkan proses itu sebagai efek bola salju.

Ketika kepercayaan menurun, keraguan terhadap kepemimpinan meningkat. Ketika keraguan terhadap kepemimpinan meningkat, dukungan politik ikut terkikis. Pada akhirnya dampaknya dapat terasa hingga menjelang Pemilu 2029 jika tren tersebut tidak berhasil dibalikkan.

Namun konsekuensinya tidak hanya bersifat elektoral.

Menurut para pengamat, menurunnya kepercayaan publik juga dapat memengaruhi kemampuan pemerintah menjalankan agenda-agenda besarnya selama tiga tahun ke depan.

Program prioritas seperti MBG, Kopdes, maupun agenda pembangunan lainnya membutuhkan dukungan politik dan legitimasi publik yang kuat agar dapat berkelanjutan.

Namun peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro, juga mengingatkan bahwa pemulihan kepercayaan publik tidak mungkin dicapai hanya melalui komunikasi politik.

Optimisme yang dibangun Prabowo harus diikuti oleh kebijakan nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Misalnya, kata Bawono, melalui perbaikan kondisi ekonomi, peningkatan daya beli, perluasan kesempatan kerja, penyempurnaan program-program prioritas, atau langkah-langkah lain yang secara langsung menjawab sumber ketidakpuasan publik saat ini.

"Approval rating bisa dipulihkan, tetapi harus diikuti dengan kebijakan nyata yang dirasakan masyarakat," kata Bawono.