Harga BBM subsidi tidak naik sepanjang 2026, APBN diprediksi hanya mampu menahan 'dalam hitungan minggu'

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026—meski rata-rata harga minyak dunia mencapai US$100/barel di tengah perang antara AS-Israel dan Iran.

"Kami siap tidak menaikkan harga BBM subsidi sampai akhir tahun dengan asumsi rata-rata harga minyak dunia US$100/barel sudah dihitung. Kalau nonsubsidi bukan hitungan kami. [BBM] subsidi aman enggak usah takut, kami sudah hitung," papar Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (06/04).

Purbaya mengatakan, Kementerian Keuangan telah mengalkulasi harga minyak dunia ketika mencapai US$80/barel, US$90/barel, serta US$100/barel bahkan hingga mitigasi harga minyak dunia ke APBN.

"Jadi langkah langkah yang disebutkan oleh Presiden [Prabowo] dan anggota kabinet Merah Putih di pengumuman sebelumnya itu sudah diperhitungkan asumsi harga minyak dunia rata-rata US$100 sepanjang 2026. Dan exercise tertentu anggaran bisa ditekan [defisit] masih di 2,92% terhadap PDB," jelas Purbaya.

Purbaya mengungkap APBN pada kuartal I 2026 atau per 31 Maret defisit Rp240,1 triliun atau sebesar 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit APBN terjadi karena belanja negara lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara.

Hingga akhir Maret 2026 pemerintah mencatat belanja negara naik 31,4% ke level Rp815 triliun secara tahunan (year-on-year/yoy).

Adapun pendapatan negara per Maret 2026 tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5% secara tahunan. Angka pendapatan itu lebih rendah dari belanja negara per Maret 2026.

Akan tetapi, sejumlah ekonom menilai kemampuan fiskal negara hanya bisa menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam jangka pendek atau beberapa minggu ke depan di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Jika kebijakan menahan BBM itu dipaksakan terus, maka pemerintah mesti menambah utang atau memangkas besar-besaran bujet kementerian atau lembaga termasuk transfer ke daerah yang dampaknya bakal terasa di kemudian hari.

Mengapa pemerintah tidak menaikkan harga BBM?

Pemerintah memutuskan belum menaikkan harga BBM subsidi—meski rata-rata harga minyak dunia mencapai US$100/barel. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (06/04).

Pernyataan Purbaya senada dengan perkataan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Dia mengatakan keputusan itu diambil atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

"Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik," ungkap Prasetyo Hadi sembari menjamin ketersediaan BBM.

"Tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian," sambungnya.

Namun begitu, dalam konferensi pers Selasa (31/03) lalu, pemerintah mengumumkan sejumlah strategi penghematan energi nasional yang dimulai pada 1 April 2026:

Pemerintah menyebut keputusan bekerja dari rumah itu akan dievaluasi secara komprehensif setiap dua bulan.

Adapun potensi penghematan dari kebijakan tersebut yang berdampak langsung ke APBN diklaim sebesar Rp6,2 triliun, sedangkan penghematan dari belanja BBM masyarakat disebut mencapai Rp59 triliun.

Selain terkait perubahan budaya kerja, pemerintah memutuskan meninjau ulang dan mengalihkan alokasi anggaran belanja kementerian/lembaga dengan total potensi penghematan sebesar Rp121,2 triliun - Rp130,2 triliun.

Hal lain, pemerintah menerapkan skema pembelian wajar dengan membatasi volume transaksi harian untuk pembelian solar dan bensin bersubsidi (Pertalite), baik yang bersubsidi maupun penugasan.

BBM penugasan adalah bensin (gasoline) yang harganya diatur pemerintah dan mendapat kompensasi APBN dengan kuota tahunan terbatas.

Pembatasan pembelian BBM yang diatur untuk minyak solar bagi kendaraan pribadi roda empat adalah maksimal 50 liter per hari. Angkutan umum orang atau barang roda empat dibatasi maksimal 80 liter per hari.

Solar untuk angkutan umum roda enam atau lebih maksimal 200 liter per hari. Kendaraan pelayanan umum, seperti ambulans, jenazah, damkar, dan sampah juga dikenakan pembatasan pembelian maksimal 50 liter per hari.

Untuk Pertalite, kendaraan pribadi atau umum roda empat dibatasi untuk pembelian maksimal 50 liter per hari. Demikian juga dengan kendaraan pelayanan umum yang menggunakan bensin bersubsidi, dibatasi maksimal 50 liter per hari.

Setiap transaksi kini diwajibkan melakukan pencatatan nomor polisi kendaraan. Jika penyaluran melebihi kuota harian, pemerintah tidak akan membayar subsidi atau kompensasi atas kelebihan tersebut.

Demi menahan gejolak sosial?

Sejumlah pengamat ekonomi menilai keputusan pemerintah menahan kenaikan harga BBM di tengah lonjakan harga minyak dunia, tak lain demi meredam gejolak sosial yang bakal timbul dari kenaikan ongkos transportasi, logistik, sampai harga pangan.

Tapi, analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, mengatakan kemampuan menahan itu terbatas lantaran sangat bergantung pada tiga hal: harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan ruang fiskal.

Dan, jika harga minyak global tetap tinggi, maka "biaya menunda" ini akan semakin mahal, katanya.

"Secara realistis, kemampuan menahan ini terbatas, kemungkinan hanya dalam hitungan beberapa bulan, bukan tahun, jika tekanan eksternal tidak mereda," ucapnya kepada BBC News Indonesia, Kamis (02/04).

"Apakah fiskal cukup kuat? Jawaban jujurnya, cukup untuk jangka pendek, tapi tidak untuk strategi jangka panjang," sambungnya.

Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, sependapat.

Ia mengatakan keputusan menaikkan harga BBM selalu dibayang-bayangi pertimbangan politik dan ekonomi. Apalagi banyak kajian menemukan harga BBM bersubsidi di Indonesia berada di bawah harga keekonomian.

Persoalan lain, sebutnya, BBM bersubsidi juga masih banyak dinikmati kelompok menengah atas.

"Masalahnya, ketika (harga BBM subsidi) dinaikkan yang dikhawatirkan turut menekan masyarakat bawah juga," ujar Media Wahyudi Askar kepada BBC News Indonesia.

Itu mengapa pengamatannya kalau berkaca pada sepuluh tahun pemerintahan Presiden Jokowi, ucapnya, relatif tidak begitu sering menaikkan harga BBM ketimbang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Di masa pemerintahan sekarang, menurutnya, sebetulnya Presiden Prabowo tidak punya pilihan lain selain menaikkan harga BBM setelah melonjaknya harga minyak dunia akibat perang Iran dengan Amerika-Israel.

"Tapi karena pertimbangan politik, tidak memungkinkan saat ini," katanya dengan menambahkan, "Jadi secara kalkulasi, saat ini sifatnya (pemerintah) menahan."

APBN sanggup menahan kenaikan BBM dalam jangka pendek?

Hanya saja, kata Media Askar, kemampuan fiskal negara untuk menahan kenaikan harga BBM ini hanya sanggup untuk beberapa minggu ke depan saja alias dalam jangka pendek.

Sebagai "bantalannya" pemerintah mengakali dengan memangkas alokasi anggaran kementerian/lembaga bahkan program makan bergizi gratis dari yang sebelumnya enam hari menjadi lima hari.

Potensi penghematan dari MBG diklaim mencapai Rp25 triliun.

"Saya bisa memahami logikanya Kementerian Keuangan, ya sudah ditahan dulu karena masih belum banyak defisitnya. Pembengkakannya masih sekitar Rp20 triliun sampai Rp40 triliun..."

"Mungkin masih bisa diakali dengan pengurangan MBG sekitar Rp25 triliun, jadi ada yang bisa direalokasi dan lain-lain."

"Estimasi Kementerian Keuangan untuk jangka pendek APBN masih sanggup," jelasnya.

Yang menjadi masalah, perang di Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda selesai. Kalaupun berakhir, Media Askar menilai harga minyak dunia tidak akan kembali ke level semula.

Sebab, Iran berencana memberlakukan biaya transit bagi kapal tanker minyak yang melintasi Selat Hormuz. Tarifnya mencapai Rp33 miliar untuk satu kali lintasan kapal tanker raksasa.

Keputusan itu memicu kekhawatiran global karena Selat Hormuz merupakan jalur vital yang mengalirkan sekitar 20% pasokan energi dunia.

"Belum lagi biaya keamanan, asuransi kapal tanker, dan lain-lain ya pasti harganya akan tetap tinggi. Jadi prediksi saya dalam jangka enam bulan atau satu tahun pembengkakan biaya itu akan masih sangat tinggi," bebernya.

"(Harga minyak dunia) mungkin enggak balik lagi ke US$70 per barel sesuai asumsi APBN, artinya ini hanya soal waktu bahwa BBM itu akan dinaikkan," cetusnya.

Managing Director Political Economic and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, juga menakar hal serupa.

Sekalipun perang berakhir, namun pemulihan fasilitas produksi minyak mentah di Timur Tengah bakal terganjal dan suplai internasional diprediksi akan seret hingga berbulan-bulan.

Itu artinya, harga minyak dunia tetap tinggi dan pemerintah mau tak mau bakal menyesuaikan harga BBM bersubsidi maupun nonsubsidi.

"Saya rasa enggak sampai satu bulan atau mingguan lah, pemerintah akan melakukan penyesuaian harga BBM," ucapnya kepada BBC News Indonesia.

"Karena nanti Pertamina akan bleeding kalau (tidak ada kenaikan). Sekarang Pertamina (belum menaikkan harga BBM nonsubsidi) mungkin karena masih punya stok lama..."

"Tapi kalau stok lama habis, Pertamina memakai harga yang lebih tinggi. Kemungkinan besar (kenaikannya) sekitar 10%, itu masih masuk akal."

Media Askar berpandangan sama. Katanya, penyesuaian harga BBM mesti dilakukan secara bertahap agar tidak memicu reaksi pasar yang berlebihan. Sembari menyalurkan bantalan sosial bagi masyarakat kelas bawah yang terdampak.

Apa tanggapan Pertamina?

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV. Dumatubun, mengatakan Pertamina sebagai kepanjangan pemerintah tentunya mengikuti arahan dari pemerintah.

Namun demikian, dia tidak mengungkapkan berapa besar dana kompensasi yang mesti ditanggung Pertamina atas BBM nonsubsidi.

"Sembari berproses akan dilakukan penghitungan nantinya dan akan disampaikan kepada pemerintah sebagai laporan dan permintaan arahan," ucapnya dalam jawaban tertulis kepada BBC News Indonesia.

"Karena itu, anggaran akan dimonitor secara ketat dan transparan sehingga dapat dilaporkan kepada pemerintah kapan atau saat perlu penggantian atau tambahan."

Terkait berapa banyak stok BBM yang dimiliki Pertamina, Roberth berkata, "stok nasional terus dimonitor dan di-refill agar menjaga ketersediaan energi."

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengakui pada akhirnya tekanan harga energi akan berdampak pada anggaran negara, khususnya melalui peningkatan kebutuhan subsidi.

Tetapi, dia mengklaim tambahan beban tersebut masih dalam batas aman.

Tambahan anggaran berkisar Rp90 triliun hingga Rp100 triliun disiapkan untuk subsidi energi. Ini terutama untuk BBM jenis solar dan elpiji 3 kilogram.

Berdasarkan kalkulasi Purbaya, berbagai efisiensi dari realokasi anggaran membuat potensi defisit melebar ke 2,9% dari target 2,68% terhadap PDB.

Purbaya juga menegaskan kondisi fiskal tetap kuat dengan dukungan bantalan anggaran berupa saldo anggaran lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun.

Cadangan itu dinilai cukup mampu untuk meredam gejolak global tanpa mengganggu stabilitas APBN.

Sebagai catatan, pada 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi senilai Rp210,1 triliun atau 65,87% dari total subsidi dalam APBN 2026 senilai Rp318,9 triliun.

Di sisi lain, Purbaya bilang untuk sementara waktu Pertamina bakal menanggung selisih harga jual dan harga keekonomian BBM nonsubsidi seperti Pertamax series dan Dex series.

Dia mengklaim Pertamina memiliki keuangan yang sehat dan cukup mampu menanggung selisih harga jual BBM nonsubsidi dengan harga keekonomiannya.